Pelabuhan Niaga Kendal Resmi Dibuka

loading…

Pelabuhan niaga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, resmi dioperasionalkan, Rabu (16/10/2019). iNewsTV/Eddie Prayitno

KENDAL – Pelabuhan niaga Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, resmi dioperasionalkan, Rabu (16/10/2019). Pengoperasian pelabuhan niaga Kendal ditandai dengan kehadiran Kapal Tongkang Diah Utama yang merapat di dermaga.

Bupati Kendal Mirna Annisa bersama Kepala KSOP Semarang Ahmad Wahid dan Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satrio Hidayat hadir saat peresmian Pelabuhan Niaga Kendal. Bupati Kendal menyiram dan memecahkan kendi di kapal tongkang Diah Utama yang merapat.

Mirna Annisa mengatakan, pengoperasian Pelabuhan Niaga Kendal sepenuhnya akan dilakukan KSOP Semarang dan berkordinasi dengan Dinas Perhubungan Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal. “Harapannya pelabuhan ini bisa meningkatkan perekonomian di Kendal dan Jawa Tengah,” katanya.

Baca Juga:

Terkait dengan pendangkalan dermaga pelabuhan yang makin parah, Mirna mengatakan, sudah berkoordinasi dengan KSOP untuk bisa melakukan pengerukan sehingga ke dalam dermaga seusai dengan kapasitas untuk kapal-kapal, dengan kedalaman lima meter.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah Satrio Hidayat mengatakan, pelabuhan yang sudah dibangun pada 2014, baru bisa dioperasionalkan sekarang. Pada 2016 pelabuhan penyeberangan sudah digunakan dan bisa melayani penyeberangan Kendal-Kumai.

“Dalam perjalanannya banyak kendala, di antaranya pendangkalan. Sudah dikoordinasikan rencananya pada 2020 akan dilakukan pengerukan. Termasuk memperbaiki pemecah gelombang yang sudah rusak, agar pendangkalan bisa diminimalisir,” katanya.

Dia menambahkan Pelabuhan Niaga Kendal dirancang dengan kedalaman lima meter, tetapi berjalanannya waktu ada pendangkalan sehingga kedalamannya hanya tiga meter. Untuk keluar masuk kapal harus melihat kondisi pasang surutnya air laut, sehingga kapal bisa merapat ke dermaga.

(wib)

Pastikan Pembangunan Pelabuhan Segitiga Emas, Kemenhub Cek Lokasi

loading…

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengecek rencana lokasi pembangunan dua dari tiga dermaga pelabuhan segitiga emas di Nusa Penida, Selasa (15/10/2019).

SEMARAPURA – Kementerian Perhubungan RI memastikan akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan segitiga emas di Kabupaten Klungkung. Ada beberapa catatan yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mempercepat proses pembangunan pelabuhan itu. Hal tersebut disampaikan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi saat mengecek rencana lokasi pembangunan dua dari tiga dermaga pelabuhan segitiga emas di Nusa Penida, Selasa (15/10/2019).

Didampingi Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, rombongan dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan Provinsi Bali dan Kabupaten Klungkung mengecek lokasi rencana pembangunan dermaga di pelabuhan Sampalan (Nusa Penida) dan pelabuhan Bias Munjul (Nusa Ceningan). Setelah mencermati secara detail dilapangan, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengaku akan seoptimal mungkin untuk mengaktualisasikannya di tahun 2020.

Dengan catatan, karena anggaran yang disiapkan dari pusat dan tanah yang digunakan dari Pemda, harus ada pelimpahan secara administrasi dari Pemda ke pusat. Setelah disiapkan anggaran akan dikembalikan lagi ke daerah untuk dikelola. ”Setelah melihat apa yang dipaparkan tadi, seoptimal mungkin akan saya aktualisasikan ditahun 2020,” ujar Budi Setiyadi.

Baca Juga:

Pihaknya juga menanyakan terkait rencana pengelolaan dari pelabuhan tersebut. Apakah akan dikerjasamakan dengan pihak swasta atau bagaimana. Karena ini merupakan salah satu sumber pendapatan, harus dikelola secara professional.

“Sebagai operator pengelola nanti siapa, harus professional. Jangan sampai setelah dibangun malah menurun, karena ini sumber pendapatan,” ucapnya.

Bupati Suwirta usai mendampingi rombongan mengaku lebih termotivasi untuk menyelesaikan kewajiban terkait penyelesaian dermaga itu. Dirinya mengaku akan mengikuti mekanisme yang diharapkan dari pemerintah pusat agar tidak terjadi kesalahan dalam proses dikemudian hari.

“Kita berharap doa dan dukungan masyarakat Klungkung, karena apa yang kita tuju ada proses yang harus kita ikuti,” ujar Bupati Suwirta.

Terkait pengelolaan, Bupati Suwirta menyatakan saat ini pemerintah daerah membuat beberapa badan pengelola. Untuk pelabuhan itu apabila sudah selesai dibangun dan diserahkan ke Pemda untuk mengelola, akan disiapkan badan pengelola mulai sekarang.

“Karena kami ingin mempunyai dermaga yang benar-benar refresentatif,” ujar Suwirta.

Sementara itu, dari rencana pembangunan pelabuhan Sampalan akan dibangun dua lantai dengan luas area kolam 9000M2, kapasitas sandar 10 fast boat, dengan estimasi biaya Rp. 98 Milyar. Sedangkan pelabuhan Bias Munjul akan dibangun terkoneksi antara fast boat dan kapal Ro-ro, dengan estimasi biaya sebesar Rp138 miliar.

(akn)

Walhi Desak Korporasi Nakal yang Terlibat Kebakaran Hutan Ditindak

loading…

PEKANBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau mendesak Kementerian Lingungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Polda menindak tegas korporasi nakal yang terlibat pembakaran hutan dan lahan (karhutla). Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan mengatakan, keterlibatan perusaan atau korporasi berskala besar dalam karhutla sudah sangat membahayakan.

Sejak ribuan hektare (ha) hutan dan lahan terbakar, puluhan ribu warga terkena berbagai penyakit akibat asap. Untuk itu, Riko meminta aparat terkait (KLHK dan kepolisian) tidak ‘masuk angin’ untuk mengusut perusahaan nakal yang diduga sengaja membakar arealnya untuk ditanami bibit kayu akasia.

“Kita meminta KLHK dan Polda Riau segera mengusut tuntas kasus karhutla yang menyeret sejumlah perusahaan raksasa, terutama perusahaan bidang hutan tanaman industri (HTI). Jangan karena saat ini sudah tidak ada asap, lantas penyelidikan kasus karhutla sepertinya jalan di tempat. Jangan tebang pilih, apalagi ada kongkalikong,” ujar Riko, Selasa (15/10/2019).

Baca Juga:

Dari catatan Walhi, ada 18 perusahaan di Riau yang terlibat kasus karhutla. Perusahaan itu terdiri dari perkebunan sawit dan HTI. “Polda dan KLHK sudah menyegel 18 perusahaan tersebut, tinggal dorongan bag‎aimana percepatan penetapan tersangka sampai pemberkasan P21. Biarkan di pengadilan nanti pembuktiannya,” kata Riko.

Berdasarkan data Walhi, salah satu perusahaan HTI‎ yang berulang kali tersandung kasus karhutla adalah PT SRL (Sumatera Riang Lestari) supplier utama bahan baku perusahaan industri kertas dan bubur kertas PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP/ APRIL Group). Bahkan perusahaan yang mengusai ratusan ribu hektare lahan di Riau dan Sumatera Utara ini, sudah beberapa terjerat dengan hukum dari ilegal longging hingga kebakaran lahan. Namun, belakangan pengusutan jalan di tempat.

Tahun ini, kata Riko, sejumlah perusahaan terlibat karhutla di Rupat, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Inhil. Mereka sudah disegel KLHK, namun kasusnya mandek tengah jalan. “Menariknya, kok perusahaan ini kebal hukum. Berkali-kali, mulai kasus ilegal logging hingga karhutla, kasusnya tak pernah sampai ke pengadilan. Di tahun 2019 lahan PT SRL terbakar luas dan sudah disegel,” tukasnya.

Riko menambahkan, selama 20 tahun terakhir, tidak ada perusahaan pemegang HTI yang ditindak. Perusahaan yang selalu menjadi tumbal adalah perusahaan kelapa sawit. Contohnya, yang ditersangkakan adalah perusahaan sawit PT SSS. “Dari data kami, lebih luas terjadi kebakaran di lahan HTI dari pada lahan perkebunan sawit di Riau. Tetapi, belum satupun perusahaan industri kayu raksasa itu sampai ke meja hijau,” pungkasnya.

(saz)

Wabup Klungkung Made Kasta Gelar Monev Pemdes di Kecamatan Banjarangkan

loading…

Wabup Klungkung Made Kasta didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Ida Bagus Ketut Mas Ananda mengadakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Kecamatan Banjarangkan, Selasa (15/10/2019).

SEMARAPURA – Wakil Bupati Klungkung Made Kasta didampingi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung Ida Bagus Ketut Mas Ananda beserta tim Monev Pemerintah Kabupaten Klungkung, mengadakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di Kecamatan Banjarangkan, Selasa (15/10/2019).

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengontrol jalannya pemerintahan desa, apapun kegiatan yang dilaksanakan di desa perlu diawali dengan pembinaan dan pengawasan. Di Kecamatan Banjarangkan kegiatan Monev diadakan di kantor Perbekel Desa Timuhun dan di Kantor Perbekel Desa Banjarangkan, di mana kedua desa ini dijadikan sebagai desa percontohan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa untuk wilayah Kecamatan Banjarangkan.

Kegiatan Monev meliputi pengecekan dan pembinaan dilakukan pada empat bidang, yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang kemasyarakatan, bidang pelaksanaan pembangunan desa dan bidang pemberdayaan desa yang dilaksanakan pada dua desa yang dijadikan contoh dalam kegiatan Monev.

Baca Juga:

Adapun Hal yang dimonitoring dan evaluasi pemerintahan desa adalah kegiatan-kegiatan baik yang sudah atau pun yang akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku erat kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan desa.

Wakil Bupati Klungkung I Made Kasta selaku Ketua tim Monev mengingatkan kepada Perbekel dan Perangkat Desa agar dalam membuat aturan yang akan diterapkan di desa masing-masing menggunakan dasar peraturan yang sudah ada, yang terkait dengan pemerintahan desa, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Dalam menjalankan pemerintah desa, Wabup Kasta mengingatkan Perbekel dan perangkat desa untuk memahami aturan-aturan yang berlaku dalam menjalankan pemerintah desa, supaya dalam pelaksanaannya, pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Terkait kinerja Kelihan Banjar Dinas, Wabup Kasta mengingatkan agar Kelihan Banjar Dinas dapat bekerja sesuai tupoksinya. “Kelihan Banjar Dinas dapat diberhentikan apabila tidak melaksanakan tupoksi dengan baik,” kata Wabup Kasta mengingatkan.

(akn)

13 Pelaku Penimbunan 625 Liter BBM Dibekuk

loading…

Anggota Reskrim Polres Gorontalo Kota saat operasi penindakan di tiga lokasi berbeda pada Selasa 15 Oktober 2019. Anggota Reskrim dan Buser Polres Gorontalo Kota saat menggelar operasi penindakan atas dugaan kasus penimbunan BBM. SINDOnews/Sabrin Maku

GORONTALO – 13 pelaku penimbun bahan bakar minyak (BBM) dibekuk Reskrim Polres Gorontalo Kota saat operasi penindakan di tiga lokasi berbeda pada Selasa 15 Oktober 2019. Polisi juga menyita barang bukti berupa 625 liter Premium dan 46 galon kosong.

13 pelaku ditangkap di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Selatan; kediaman Iriyanto Gobel di Jalan Sudirman; dan di rumah kosong depan SPBU Agus Salim Jalan HB Yasin. 625 liter premium ditemukan sudah dikemas dalam setiap galon berkapasitas 25 liter.

“Operasi penindakan ini kami lakukan, pasca melakukan pengamatan dan penggambaran di sekitar SPBU yang tersebar di seluruh wilayah hukum Kota Gorontalo, terjadi antrean panjang,” ujar Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota AKP Deni Muhtamar, Rabu (16/10/2019).

Baca Juga:

Bukan hanya BBM Premium dan galon kosong yang disita ketika menggelar operasi penindakan, tetapi pihaknya juga menyita motor merek Yamaha Vixion dan Suzuki Thunder, Honda Versa dan becak motor, yang tangkinya sudah dimodifikasi.

“Indikasi lain dari operasi penindakan ini, yang kami temukan di lapangan bahwa penimbun BBM juga melakukan penjualan BBM ke pedagang BBM lain. Saat ini pelaku dan baarang bukti sudah kami amankan di Mapolres Gorontalo Kota,” terangnya.

(wib)

Raih WTP Empat Kali Berturut-turut, Karangasem Terima Penghargaan

loading…

Pemkab Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian empat kali berturut-turut. Atas prestasi tersebut Pemkab Karangasem mendapat penghargaan dari Kemenkeu RI

AMLAPURA – Pemkab Karangasem di bawah kepemimpinan Bupati I Gusti Ayu Mas Sumatri berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) empat kali berturut-turut. Atas prestasi tersebut Pemkab Karangasem mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Bali Tri Budhianto kepada Bupati Mas Sumatri di Wantilan Sabha Widya Praja Disdikpora Karangasem, Selasa (15/10/2019).

Menurut Tri Budhianto, penghargaan dari Kemenkeu ini sebagai apresiasi kepada pemda yang berhasil mempertahankan predikat WTP berturut-turut. Hal ini sekaligus membuktikan kepada masyarakat, bahwa pengelolaan keuangan di daerah yang menerima penghargaan, sudah berjalan dengan baik.

Baca Juga:

“Saya ucapkan selamat sekaligus apresiasi kepada Kabupaten Karangasem atas opini WTP keempat kalinya. Artinya, berbagai kriteria sudah dipenuhi Karangasem dan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Di antaranya kepatuhan terhadap regulasinya, peran APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), juga kewajaran kecukupan pelaporan. Ini modal yang sangat baik untuk Karangasem. Harapan kami, masyarakatnya bisa tahu bahwa APBD Karangasem dikelola baik,” ujarnya.

Terkait capaian opini WTP empat kali berturut-turut ini, pemerintah pusat berencana memberikan reward bonus. Bonus itu akan turun dalam bentuk transfer dana insentif daerah (DID).

“Ada beberapa kriteria untuk mendapat DID ini. Salah satunya pencapaian opini WTP. Namun, ada kriteria lainnya juga yang harus dipenuhi. Di antaranya capaian pertumbuhan, sosial ekonomi, langkah-langkah pengurangan kemiskinan, indikator ekonomi, IPM (indeks pembangunan manusia), serta program-program di bidang pendidikan. Nah, Karangasem saya lihat sudah bagus. Serapan dana desa juga cukup tinggi. Hasilnya nanti bisa lihat di APBD 2020,” ucapnya.

Bupati Mas Sumatri merasa sangat bangga atas prestasi dan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Menurutnya, hal ini bisa terwujud lewat upaya dan kerja keras dari semua komponen.

“Terima kasih saya sampaikan atas kerja keras dan koordinasi yang saling mendukung antar-OPD. Kita patut berbangga. Tapi ingat prestasi harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Atas reward yang dijanjikan pemerintah pusat, dia sangat bersyukur. Artinya dengan PAD yang tidak begitu besar, reward yang diberikan nanti akan sangat bermanfaat untuk pembangunan Karangasem. Kepada pimpinan OPD yang menerima anggaran dari pemerintah pusat, pihaknya mengharapkan agar lebih tanggap dan sigap. Khususnya dalam menyajikan laporan serta mengeksekusi program, agar bantuan yang diberikan tidak sia-sia dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

(akn)

Pelayanan Perdana Sectio Caesarea (SC) di RS Pratama Gema Santi Nusa Penida

loading…

Rumah Sakit Pratama Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali sukses tangani pasien melahirkan melalui proses persalinan Sectio Caesare (SC)

SEMARAPURA – Bayi perempuan pasangan I Gede Redite Wisnawa dan Ni Wayan Ariyanti terlahir sehat melalui proses persalinan Sectio Caesare (SC) yang dilakukan oleh dokter Tjokorda Gde Astawa Pamayun. M. Biomed Sp Og di Rumah Sakit Pratama Nusa Penida, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.

Atas proses persalinan yang berjalan mulus tersebut, pasangan suami-istri I Gede Redite Wisnawa dan Ni Wayan Ariyanti mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Rumah Sakit Pratama Gema Santi, Nusa Penida. “Atas pelayanan terbaik yang kami terima, sehingga anak kami lahir dengan selamat,” kata I Gede Radite dan istrinya, Senin (14/10/2019) pukul 16.40 Wita.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung Ni Made Adi Swapatni menuturkan, RS Pratama baru pertama kalinya melayani proses persalinan Sectio Caesarea (SC). “Meskipun yang bersangkutan hamil dengan resiko tinggi dan letak posisi bayi sungsang, namun tim RS Pratama berhasil melakukan persalinan dengan baik dan bayinya pun lahir dengan selamat,” ujar Adi Swapatni, Selasa (15/10/2019).

Baca Juga:

Ni Made Adi Swapatni menambahkan, pasien tersebut sudah memiliki kartu JKN-KIS UHC. Bayi lahir dengan normal berat badan 36,30 gram, panjang bayi 50 cm, lingkar kepala 34 cm, lingkar dada 33 cm. “Semoga kedepan pelayanan di RS Pratama Gema Santi ini terus semakin baik,” harapnya.

Sementara itu, pasien Ni Wayan Ariyanti mengatakan, ia dan suaminya memilih Rumah Sakit Pratama Gema Santi, karena dari awal memang kontrol di RS Pratama dan disana juga sudah ada dokter Spesialis Obstetri dan Gynecologi. Selain itu, juga ada dokter Residen Anestesi. “Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh tim Rumah Sakit Pratama Gema Santi, semoga ini menjadi awal yang baik untuk pengembangan pelayanan khususnya di Kecamatan Nusa Penida,” ucapnya dengan mata berinar bahagia.

(akn)

Ditanya soal Karhutla, Pejabat di Sumsel Terkesan Menghindar

loading…

PALEMBANG – Sejumlah pejabat di Sumatera Selatan (Sumsel) terkesan menghindar ketika dimintai keterangan seputar kabut asap serta kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Seperti ditunjukkan Kapolda Sumsel Irjen Pol Firli Bahuri yang dengan sengaja membatasi pertanyaan yang diajukan sejumlah awak media.

“Pertanyaan hari ini khusus seputar kegiatan baksos dan kesehatan ini saja ya tidak yang lain,” ujar Firli saat sejumlah awak media mulai mendekatinya seusai kegiatan bakti sosial di kawasan Kertapati Palembang, Rabu (16/10/2019).

Meskipun begitu, awak media tak kehabisan akal untuk menanyakan soal karhutla, sehingga dijawab meski sedikit terpaksa. Firli yang tak lama lagi bakal memangku jabatan sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, langsung meninggalkan lokasi setelah memberikan jawaban.

Baca Juga:

“Terkait itu penanggulangan karhutla, kemarin sudah rapat dengan Gubernur, Pangdam dan seluruh satgas baik darat maupun udara. Saat ini indeks polusi udara di Palembang di angka 172, munculnya kabut hanya saat pagi dan sore hari kalau siang tidak ada,” ucap Firli sembari bergegas.

Hal senada diungkapkan Asisten 1 Setda Provinsi Sumsel bidang Pemerintahan, Ahmad Najib. Saat kegiatan baksos tersebut, Ahmad Najib yang mewakili Pemprov Sumsel hanya menjawab pertanyaan seadaanya menyangkut tindakan penanggulangan bencana kabut asap dari Pemprov Sumsel.

“Untuk saat ini kita dari pemprov Sumsel sudah fokus bertindak dalam menanggulangi bencana kabut asap, bahkan sudah ribuan petugas yang dibantu juga oleh pihak TNI Polri turun ke lapangan, yang artinya Pemprov Sumsel sudah bergerak, hanya saja untuk saat ini memang tergantung kondisi alam dengan cuaca ekstrem yang sekarang ini kita hadapi,” singkat Najib seraya meninggalkan kerumunan awak media.

(wib)

Kemenkes dan UNS Jalin Kerja Sama Ciptakan Kampus Sehat

loading…

Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait dengan penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan perguruan tinggi. SINDOnews/Ary Wahyu Wibowo

SOLO – Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait dengan penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian penyakit di lingkungan perguruan tinggi.

Kerja sama ditandai dengan penandatangangan Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes dr Anung Sugihantono M.Kes dan Rektor UNS Profesor Dr Jamal Wiwoho di gedung dr Prakoso UNS, Rabu (16/10/2019) pagi.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes dr Anung Sugihantono M.Kes mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi transisi epidemiologi yang mengakibatkan terjadinya beban ganda penyakit.

Baca Juga:

“Terjadi pergeseran pola penyakit, dimana Penyakit Tidak Menular (PTM) meningkat secara signifikan dan menjadi penyebab utama kematian di Indonesia,” kata Anung Sugihantono di sela-sela penandatangan MoU.

Sementara Penyakit Menular (PM) belum sepenuhnya teratasi dan masih menjadi momok yang menakutkan seperti HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria, DBD, dan lain-lain. Sebagian besar PTM dapat dicegah dengan mengendalikan faktor risikonya. Faktor risiko utama PTM adalah merokok, kurang aktivitas fisik, dan pola makan tidak sehat.

Saat ini Program Kampus Sehat masih dalam tahap uji coba, yang akan dilaksanakan di 4 Universitas yaitu Universitas Indonesia, Universitas Andalas, UNS dan Majelis PP Dikti Muhamadiyah (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Pengembangan program akan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu Audiensi, Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (MOU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), orientasi, peluncuran program/sosialisasi dan monitoring/evaluasi.

Hasil pelaksanaan uji coba di 4 Universitas, diharapkan menjadi masukan dalam penyempurnaan Program Kampus Sehat, sehingga dapat diterapkan di semua Perguruan Tinggi di Indonesia suatu kegiatan yang terstruktur, sistematis dan massif.

“Program Kampus Sehat memungkinkan Universitas untuk tidak hanya mencetak mahasiswa yang unggul di bidang akademik, tetapi juga menghasilkan lulusan yang sehat, baik jasmani maupun rohani, sebagai SDM unggul,” imbuhnya.

(wib)

Bupati Buleleng Paparkan Pengembangan Pariwisata dan Pertanian di Forum IVL

loading…

Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam forum Indonesia Visionary Leader (IVL) Season V tahun 2019 menjelaskan dua programnya di bidang pariwisata dan pertanian.

JAKARTA – Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam forum Indonesia Visionary Leader (IVL) Season V tahun 2019 menjelaskan dua programnya di bidang pariwisata dan pertanian. Bupati yang akrab disapa PAS ini mencoba menjelaskan konsep pengembangan pariwisata dengan apa yang disebut community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat.

Jika community based tourism dibiarkan hanya penguatan di desa, tidak akan berkembang. Masyarakat hanya akan bisa menjual dengan harga murah. Tetapi ketika penguatan di desa dikombinasikan dengan investasi, akan membuat wilayah desa tersebut berkembang dengan cepat.

“Ada hotelnya, masyarakatnya juga berperan dan ini akan berkembang dengan pesat,” jelasnya dalam pemaparan visi, misi dan program di hadapan para panelis di auditorium Gedung Sindo, Jakarta, Selasa (15/10).

Baca Juga:

Mengenai pertanian, permasalahan yang dihadapi Buleleng lebih banyak adalah alih fungsi vegetasi lahan. Bukan alih fungsi bangunan yang biasanya terjadi. Dari biasanya menanam kopi menjadi menanam bunga. Bunga ini terkenal sangat jahat karena bunga lebih banyak menyerap dan tidak mempunyai fungsi hidrologis. Tanah yang ditanami pun pemiliknya berasal dari Denpasar sehingga yang mengurus di sini hanya pekerjanya saja.

“Saya tanya kepada pekerjanya kenapa menanam bunga. Mereka menjawab kalau kopi pada musim kemarau akan mati pak karena nggak dapet air,” ungkap Bupati PAS.

Dengan permasalahan tersebut, Bupati PAS menelurkan konsep land farming development. Pertanian dikonsep dengan memanfaatkan dan meningkatkan fungsi hidrologis dari vegetasi tanah serta tanaman. Begitu pula dengan pemberian ruang bagi tanaman untuk menyerap air.

Perbandingannya adalah hasil dari bunga dengan areal seluas satu hektar tanpa air sama dengan hasil kopi dari areal seluas 25 are namun dengan air. “Sehingga saya berdiskusi mau ga dikasi air gratis dengan menggunakan PLTS? Tapi, dari 1 hektar ditanami kopi lagi seluas 75 are. Sehingga mereka mau menanam kopi dan secara langsung jumlah yang menanam kopi lebih banyak karena air sudah ada,” tutupnya.

IVL merupakan program dari Sindo Media yang berkomitmen untuk ambil bagian dalam mencetak para pemimpin bangsa yang visioner. Memasuki penyeleggaraan kelima, IVL mengambil tema “Memacu Visi Menuju Kedigdayaan Investasi”.

(akn)

Peringati Sumpah Pemuda, Polres Matra dan Pemkab Pasangkayu Hadiri Open Turnamen Futsal

loading…

Kapolres Mamuju Utara AKBP. Made Ary melalui Kasat Sabhara Polres Mamuju Utara menghadiri Pembukaan Open Tournamen Futsal CUP I Pasangkayu dilapangan Futsal Umega, Selasa (15/10/2019).

PASANGKAYU – Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, Kapolres Mamuju Utara AKBP. Made Ary melalui Kasat Sabhara Polres Mamuju Utara menghadiri Pembukaan Open Tournamen Futsal CUP I Pasangkayu di lapangan Futsal Umega, Selasa (15/10/2019).

Turut hadir dalam pembukaan Open Turnamen Futsal yang dilaksanakan oleh event organizer Resva Comunity, Wakil Bupati Pasangkayu HM. Saal, Kasat Shabara Polres Mamuju Utara, AKP. Sukrayono, Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Pasangkayu Zulfikar, SP dan Pimpinan Cabang BFI Pasangkayu, Aliyas Badusafar.

Wakil Bupati Pasangkayu HM.Sa’al dalam sambutannya mengatakan bahwa selain mengadakan Turnamen Futsal Cup I Pasangkayu, di sekitarnya perlu ada pasar malam sehingga akan selalu ramai.

Baca Juga:

“Kita berharap Perputsalan di Kabupaten Pasangkayu akan semakin marak dan meningkat. Dalam permainan ini saya harap jangan hanya mengejar juara saja namun bagaimana menumbuhkan semangat Sportifitas yang harus dibangun,” harapnya.

Kalah tidak harus kecewa namun marilah kita berprinsip bahwa didalam tubuh yang sehat terdapat pikiran yang bersih. Mari kita menghargai yang menang dan semoga Tournamen ini bisa dilaksanakan setiap tahun serta berharap kepada pihak sponsor bisa jadi bapak angkat dari perputsalan di Pasangkayu.

Ditempat yang sama Kapolres Mamuju Utara yang diwakili oleh Kasat Sabhara Polres Matra Akp, Sukaryono SH menuturkan sebagai pihak keamanan dalam Tournamen Futsal Cup I ini, Polres Matra menurunkan pengamanan sebanyak 30 orang yang terdiri dari personil Polres dan Polsek Pasangkayu karena selain pemain dari Club dalam Kabupaten Pasangkayu, juga terdapat Club dari Palu sebanyak 4 Club dengan Jumlah Club keseluruhan 32 Club.

(akn)

2 ASN Kemenhub Ditangkap Kejati, Diduga Terima Fee Pembangunan Bandara Lasondre

loading…

Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dieksekusi Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut). Foto/SINDOnews/M Andi Yusri

MEDAN – Dua Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI dieksekusi Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut). Mereka diduga telah menerima fee pembangunan dan peningkatan Bandara Lasondre di Kabupaten Nias Selatan (Nisel).

Kedua ASN yang ditangkap, yakni PNS Otoritas Bandar Udara Wilayah II serta Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah II Medan. Kejati Sumut melakukan penahanan terhadap dua tersangka baru tersebut.

“Keduanya adalah IPR selaku PPK dan IAF selaku Ketua Pokja di Kementerian Perhubungan dalam pekerjaan peningkatan PCN runaway, taxiway, apron dengan AC hotmix di Bandara Lasondre Nias Selatan,” terang Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian di Kantor Kejati Sumut, Jalan AH Nasution, Medan, Selasa 15 Oktober 2019.

Baca Juga:

Sumanggar Siagian mengatakan, mereka ditangkap setelah menjalani pemeriksaan mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Setelah menjalani pemeriksaan, keduanya dinyatakan sehat dan dapat dilakukan penahanan.

Mereka pun mengakui menerima bagian dari pencairan dana pengerjaan proyek. “Adapun kerugian negara yang timbul dari perbuatan mereka sebesar Rp14.755.476.788,” ungkap Sumanggar. Jumlah tersebut diketahui dari hasil audit yang dilakukan oleh konsultan yang ditunjuk pihak Kejati Sumut.

Akibatnya kedua tersangka dinilai melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Diubah Pasal 2 Ayat 1 Juncto Pasal 3 Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan dari No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Juncto Pasal 55 KUHPidana.

Dia menuturkan kedua tersangka tersebut akan ditahan Penyidik Kejati Sumut selama 20 hari ke depan. Mereka dititipkan ke Rutan Tanjung Gusta. “Melanjutkan pemberkasan keterlibatan oknum ataupun pejabat yang ada di Nias Selatan,” ujarnya.

Anggaran proyek tersebut, bersumber dari APBN tahun 2016 sebesar Rp27 miliar. Dari dana tersebut, sudah dibayarkan sebesar Rp19.847.973.127 kepada para tersangka. Dana tersebut, merupakan pembayaran termin keempat atau 80% pengerjaan. Namun nyatanya, di lapangan pekerjaan yang baru kerjakan hanya 20%. Selain itu, pencairan yang dilakukan tidak dilengkapi dengan dokumen.

Sebelumnya, penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejati Sumut telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka DCN dan AH. DCN merupakan Direktur PT Harawana Konsultan. Sedangkan AH merupakan Direktur 2 Pt Mitra Agung Indonesia. Selanjutnya, penyidik akan melakukan pengembangan untuk tersangka lainnya serta melengkapi berkas agar segera disidangkan.

(wib)

Si Perut Laper Masuk Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019

loading…

Plh. Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum *Menerima Penghargaan pada Acara Penyerahan Penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla* di Istana Wakil Presiden Indonesia Jl. Medan Merdeka Selatan No.6

JAKARTA – Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan atau Si Perut Laper yang digagas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019 Kementerian Pendayagunaan Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI.

Plh. Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menerima piagam penghargaan yang diberikan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (15/10/19).

“Kami bersyukur karena inovasi pelayanan publik kami kembali diapresiasi oleh pemerintah pusat,” kata Uu.

Baca Juga:

Si Perut Laper sendiri menampilkan informasi kesesuaian lahan dan komoditas mulai dari lahan sesuai (S1), cukup sesuai (S2), kurang sesuai (S3), dan tidak sesuai (N). Tak hanya itu, Si Perut Laper juga dirancang untuk memperlihatkan faktor pembatas untuk kelas lahan di luar S1.

Nilai plus Si Perut Laper lainnya adalah mampu memberikan solusi rekayasa faktor pembatas melalui rekomendasi pengelolaan lahan secara mekanik dan vegetative. Informasi tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan petani dalam memanfaatkan lahan secara optimal.

Kehadiran Si Perut Laper berkorelasi positif terhadap peningkatan penggunaan lahan tanam S1. Sebelum Si Perut Laper hadir, pada 2015, sebanyak 80% (390.534 Ha) dari luas tanam 488.167 Ha, komoditas perkebunan ditanam pada lahan diluar S1.

Setelah Si Perut Laper hadir, pada 2016 sampai saat ini, terjadi peningkatan arah pemanfaatan lahan S1 sebesar 40% dan penurunan arah pemanfaatan lahan S2 dan S3 sebesar 60%. Peningkatan penggunaan lahan S1 dan penurunan penggunaan lahan S2 dan S3 menjadi indikator keberhasilan Si Perut Laper.

“Tadi disampaikan orang yang bisa membuat inovasi berarti orang pintar, inovasi ini tentu untuk kebaikan dan kebermanfaatan masyarakat Jabar,” ucap Uu.

Setelah masuk Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, Si Perut Laper akan dikompetisikan ke tingkat internasional, yakni United Nation Public Service (UNPSA) 2019. Uu pun meminta semua pihak untuk terus berinovasi demi kesejahteraan masyarakat.

“Saya harap jangan berpuas diri karena kita ikut sertakan pada ajang yang lebih tinggi. Dan jangan berhenti untuk berinovasi,” kata Uu mengakhiri.

Selain itu, daerah tingkat dua di Jabar masuk dalam Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2019, yaitu Kabupaten Bogor dengan inovasi bernama Si Dalmu Daliya (Sistem Kendali Mutu dan Kendali Biaya), dan Kota Cimahi dengan inovasi bernama Gastrodiplomacy Cireundeu.

(akn)

Cekcok Urusan Rumah Tangga, Istri Dibakar Suami

loading…

Gara-gara cekcok urusan rumah tangga, Maspuryanto (47) tega membakar istrinya, Putri Nalurita (19) di kamar kos, Jalan Ketintang Baru No 3a, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur. SINDOnews/Lukman Hakim

SURABAYA – Gara-gara cekcok urusan rumah tangga, Maspuryanto (47) tega membakar istrinya, Putri Nalurita (19) di kamar kos, Jalan Ketintang Baru No 3a, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Peristiwa itu bermula ketika pada Selasa 15 Oktober 2019 pukul 09.00 WIB, ibu korban, Sumiati, mengantar putrinya, Putri Nalurita, ke kos untuk mengemasi barang-barangnya yang hendak dibawa pulang ke kampung halaman di Tuban. Putrinya hendak kembali ke Tuban karena sering terjadi cekcok dengan suaminya, Maspuryanto.

Namun, Maspuryanto menghalangi keinginan korban untuk pulang ke Tuban sehingga terjadi pertengkaran. Ibu korban yang saat itu kebetulan sedang berada di kos, dengan maksud mendampingi korban untuk pulang ke Tuban, sedang menerima telepon.

Baca Juga:

Tiba-tiba mendengar teriakan korban dari dalam kamar. Dia kemudian bergegas mendatangi kamar dan menyaksikan anaknya mengalami luka bakar. Barang-barang di sekitar korban juga terbakar. Suami Putri lalu kabur menggunakan sepeda motor penjaga kos.

Ria Santi, seorang penghuni kos mengaku melihat korban terbakar pada tubuh bagian depan. Korban juga sempat berlari ke depan rumah dan berupaya meminta pertolongan. “Dia (korban) minta tolong tapi tidak ada yang berani menolong. Sempat duduk di depan dengan kondisi muka, leher, dan dada terlihat melepuh dan berasap,” katanya.

Setelah api di tubuhnya padam, korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan becak. Hingga kini, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Polisi pun terlihat masih melakukan olah tempat kejadian perkara.

“Korban masih hidup dan masih dirawat di rumah sakit. Dugaan sementara korban dibakar karena masalah rumah tangga,” kata Waka Polsek Gayungan AKP Widi, Rabu (15/10/2019).

(wib)

Hendak Tangkap Pelaku Pelemparan Mobil Patroli, Anggota Polres Kaimana Ditikam

loading…

Anggota Polres Kaimana, Aipda Yotam Konjol ditikam di Jalan Utarum Pasir Lombo Kaimana, Papua Barat, Senin 14 Oktober 2019 sekitar pukul 17.45 WIT. iNewsTV/Chanry Andrew Suripatty

KAIMANA – Anggota Polres Kaimana, Polda Papua Barat, Aipda Yotam Konjol ditikam di Jalan Utarum Pasir Lombo Kaimana, Papua Barat, Senin 14 Oktober 2019 sekitar pukul 17.45 WIT. Aipda Yitam ditikam ketika hendak mengamankan pelaku pelemparan mobil patroli di lokasi kejadian.

Kejadian berawal saat seorang anggota Polres Kaimana, Aipda PH Simanjorang melintas di Jalan Utarum Pasir Lombo, Kaimana, menggunakan mobil patroli Sabhara Polres Kaimana. Saat itu melihat seorang pria memarahi istrinya.

Saat itu mobil patroli lewat tepat di depan pelaku dan dilempar batu mengenai bodi mobil. Aipda PH Simanjorang yang mengendarai mobil patroli langsung ke Polres Kaimana dan meminta bantuan kepada anggota jaga.

Baca Juga:

Sebanyak 3 anggota Polres Kaimana dipimpin Aipda Yotam Konjol, kemudian bergerak ke TKP untuk mengamankan pelaku pelemparan mobil Patroli. Tiba di TKP, Aipda Yotam Konjol kemudian turun dari mobil dan diikuti dua rekannya.

Pelaku tiba-tiba mendekat ke arah korban dan kemudian mengeluarkan pisau yang diselipkan di pinggangnya. Pelaku melompat ke arah korban sambil mengarahkan ujung pisau ke arah korban dan mengenao dada sebelah kanan atas Aipda Yotam sehingga terjatuh.

Melihat kejadian itu, dua anggota polisi lainnya langsung menyelamatkan korban, sedangkan pelaku langsung melarikan diri ke arah kompleks tempat tinggalnya. Anggota kepolisian yang berada di lokasi kejadian langsung membawa korban ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis.

Kapolres Kaimana AKBP, Robertus A Pandiangan yang mendapatkan informasi, didampingi sejumlah anggota Polres Kaimana kemudian mendatangi TKP dan mengamankan pelaku beserta barang bukti. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Kaimana untuk penyidikan selanjutnya.

Korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Kaimana dan telah divisum. Pelaku penikaman saat ini masih dalam pemeriksaan penyidik dan ditahan di Rutan Polres Kaimana.

(wib)

Korupsi Dana Desa Rp1,2 M, Mantan Kades Pulo Panjang Divonis 5 Tahun Penjara

loading…

Mantan Kepala Desa Pulo Panjang, Sukari saat menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Serang. Foto/Rasyid Ridho/SINDOnews

SERANG – Mantan Kepala Desa Pulo Panjang, Sukari di Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang divonis lima tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Serang.

Sukari terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Rp 1,2 miliar tahun 2016.

Oleh majelis hakim yang diketuai Muhammad Ramdes Sukari bersalah melanggar pasal 12, pasal 18 ayat 1 huruf a, b, ayat 2 dan 3 undang-undang tipikor juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baca Juga:

“Menjatuhkan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 bulan kurungan,” kata Ramdes, Selasa 15 Oktober 2019.

Selain itu, terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp 230 juta JIka tidak dibayar maka terdakwa dipinda selama 6 bulan.

Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 6 tahun dan enam bulan dikurangi, serta diharuskan membayar uang denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan.

Untuk diketahui, Desa Pulopanjang pada 2016 mendapat dana desa Rp2,440 miliar. Rinciannya, Rp370,187 juta dari alokasi dana desa, dana desa Rp638 juta, bagi hasil pajak Rp1,425 miliar dan bagi hasil retribusi Rp6,348 juta.

Usai mendengarkan pembacaan surat putusan, terdakwa dan JPU Kejari Serang mengaku pikir-pikir atau belum menyatakan sikap dalam putusan tersebut.

(mhd)

Ustaz Somad Mundur, UIN Suska Riau Merasa Kehilangan

loading…

Ustaz Abdul Somad (UAS) menyatakan mengundurkan dari dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau, Selasa (15/10/2019). Kampus tempat UAS mengajar merasa kehilangan. Foto tangkapan layar Youtube

PEKANBARU – Ustaz Abdul Somad (UAS) menyatakan mengundurkan dari dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Pekanbaru, Riau, Selasa (15/10/2019). Kampus tempat UAS mengajar merasa kehilangan. Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Pekanbaru Ahmad Supardi mengatakan, UAS sendiri sudah cukup lama mengajar di kampus yang berada di Kawasan Panam, Pekanbaru ini. Baik mahasiswa, teman seprofesi dan lingkungan kampus akan merindukannya. (Baca: Ustaz Abdul Somad Mundur dari ASN dan Dosen UIN Suska Riau)

“Beliau sudah 8 tahun mengajar disini. Tentu kita sangat kehilangan atas pengunduran diri UAS,” kata Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Riau Ahmad Supardi, Selasa (15/10/2019).

Selama mengajar di UIN Suksa Riau, kata dia, UAS mengajar untuk mahasiswa S1 dan S2. Dia merupakan dosen Tafsir dan Hadist di Kelas Internasional Fakultas Ushuluddin UIN Suska.

Baca Juga:

Dai sejuta viewer yang berdomisili kelahiran Asahan Sumatera Utara ini telah mengajukan berhenti dengan mengirim surat tertulis ke rektorat yang ditembuskan ke Kementerian Agama RI. Dosen yang saat ini sedang mengejar gelar doktor di Sudan ini mundur karena kesibukannya sebagai pendakwa.

“UIN Suska sangat kehilangan sekali. Dia sosok yang cerdas, terkenal di dalam dan luar negeri. Dia itu asset tak ternilai di UIN Suska. Kita selama ini bangga beliau mengajar di UIN Suska. Tapi semua tidak bisa dipaksakan, mundur adalah pilihannya,” tukas Plt Wakil Rektor II UIN Riau.

Dia menegaskan, UAS akan mendapatkan apa yang menjadi haknya selama menjadi ASN.”Dia kan statusnya ASN. Dia akan mendapatkan uang pensiun dini,” tegasnya.

(sms)

Kepala LPMP Sulawesi Selatan Raih Penghargaan Indonesia Star Award 2019

loading…

Kepala LPMP Sulawesi Selatan Abdul Halim Muharram saat menerima penghargaan Indonesia Star Award 2019 yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY. Foto Istimewa

YOGYAKARTA – Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Selatan berhasil meraih penghargaan Indonesia Star Award 2019 pada Jumat 11 Oktober 2019 lalu. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di Ballroom Merapi Merbabu Hotels & Resorts.

Kepala LPMP Sulawesi Selatan Abdul Halim Muharram mengungkapkan bahwa penghargaan tersebut memotivasi lembaga yang dipimpinnya untuk terus bekerja dan berkomitmen dalam peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan di Sulawesi Selatan.

Kepala LPMP Sulawesi Selatan menguraikan bahwa tugas lembaga yang dipimpinnya adalah melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Baca Juga:

“LPMP Sulawesi Selatan berfungsi melakukan pemetaan mutu, supervise mutu, fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan model, pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan, dan pelaksanaan urusan administrasi LPMP,” ujar Halim dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (15/10/2019).

Saat ini LPMP Sulawesi Selatan, kata dia, sedang mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan yang dikenal dengan nama Sisjamdik berbasis Informasi Teknologi (Sisjamdik IT). Model ini diharapkan dapat memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan khususnya dengan aplikasi e-spmi.

Dengan layanan aplikasi e-spmi ini, ujar dia, semua satuan pendidikan dapat melakukan SPMI secara mandiri.

Kemudahan-kemudahan dengan model penjaminan mutu yang dikembangkan ini adalah sekolah dapat mengakses materi SPMI, sekolah dapat mempelajari dan melaksanakan SPMI secara mandiri. Selain itu memudahkan pada saat satuan pendidikan ingin berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sekaligus terdokumentasi di LPMP.

Juga memudahkan satuan pendidikan mengisi format dan melaporkannya ke LPMP, memudahkan pengiriman bukti fisik implementasi SPMI oleh satuan pendidikan ke LPMP sertaLPMP dan pemerintah daerah dapat memperoleh hasil pelaksanaan SPMI.

“Selain itu, LPMP Sulsel sedang membina 1000 lebih pengawas untuk melakukan pemetaan dan supervisi mutu dan aplikasinya,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin DIY HR Gunang Djuliastono mengungkapkan nominasi penghargaan melibatkan dewan juri konsorium swasta serta Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Sosial Masyarakat dan media cetak yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Penilaian ini dilakukan berskala nasional, sehingga menjadi barometer penerima penghargaan yang memiliki reputasi, kredibilitas dan rekam jejak kualitas unggul dan terpercaya,” ujar Gunang.

Dia juga berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi para tokoh atau perusahaan untuk terus memberi inspirasi dan memajukan bangsa.

“Penghargaan ini merupakan bukti kepercayaan berbagai pihak yang dapat digunakan dalam berekspansi dan meningkatkan keberhasilan diri dan lembaga, sebuah apresiasi dan bukti keandalan dan pengakuan yang mengukuhkan sebagai salah satu terbaik di tanah air,” tandas Gunang.

(sms)

Sembari Nikmati Keindahan Alam, TNI dan Warga Lakukan Pengecoran Jalan

loading…

Akrab dan membaur bersama masyarakat, Anggota Satgas TMMD melakukan pengecoran jalan yang menuju ke lokasi air terjun di Desa Lubuk Jering, Selasa (15/10/2019). iNews TV/Fahrurozi

SAROLANGUN – Akrab dan membaur bersama masyarakat, Anggota Satgas TMMD melakukan pengecoran jalan yang menuju ke lokasi air terjun di Desa Lubuk Jering, Selasa (15/10/2019). Pekerjaan tersebut dipimpin oleh Warga bernama Yandi dan dibantu oleh Praka Revi Patria serta Praka Triono.

Pengecoran jalan ke lokasi air terjun tersebut bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin menikmati keindahan alam. “Dengan pengecoran jalan ini memudahkan masyakarat untuk menikmati keindahan air terjun. Dan jika nanti lokasi ini dijadikan objek wisata oleh pemerintah daerah sudah memiliki akses jalan,” kata Yandi.

Yandi juga mengaku senang bisa bekerja atau gotong royong dengan Anggota Satgas TMMD yang menurutnya sangat ramah serta kerap bercanda. “Kami di ini bekerja serius, namun juga diselingi canda. Dan kami merasa senang bisa bekerja sembari menikmati pemandangan alam di hutan ini bersama bapak-bapak TNI,” ujar Yandi.

Baca Juga:

(nag)

Diduga Selingkuh, Halimah Meregang Nyawa di Tangan Suami

loading…

Pengunjung Pasar Kreneng, Denpasar, Bali, dikejutkan oleh ditemukannya seorang perempuan yang tergeletak dalam kondisi bersimbah darah, Selasa (15/10/2019) malam. SINDOnews/Chusna

DENPASAR – Pengunjung Pasar Kreneng, Denpasar, Bali, dikejutkan oleh ditemukannya seorang perempuan yang tergeletak dalam kondisi bersimbah darah, Selasa (15/10/2019) malam.

Korban diketahui bernama Halimah (28) yang diduga dibunuh oleh suaminya, Rudianto (29). “Pelaku sudah dimankan,” kata Kasubag Humas Polresta Denpasar Iptu Muhammad Nurul Yakin.

Halimah ditemukan tumbang sekitar pukul 19.45 Wita. Saat ditemukan, dia mengenakan jaket dan celana jeans serta masih memakai helm. Darah membasahi jaket korban bagian belakang.

Baca Juga:

Oleh warga, korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Sanglah yang berjarak sekitar tiga kilometer dari lokasi. Namun nyawa korban tidak berhasil diselamatkan saat tiba di rumah sakit.

Warga juga berhasil menangkap pelaku yang saat itu akan melarikan diri. Sebilah pisau yang masih berlumuran darah berhasil ditemukan di sekitar lokasi. Polisi yang tiba di lokasi lantas membawa pelaku ke Polresta Denpasar.

Polisi belum memberikan penjelasan tentang motif kejadian. Namun informasi yang beredar, Rudianto nekat menghabisi istrinya terkait dugaan perselingkuhan. “Masih didalami,” ujar Yakin.

(nag)

UBSI Meriahkan Tasikmalaya Oktober Festival 2019

loading…

UBSI Kampus Tasikmalaya turut serta memeriahkan perhelatan Tasikmalaya Oktober Festival (TOF) 2019 dengan mengikuti karnaval budaya jenis Jampana Festival. (Foto/Ist/USBI)

TASIKMALAYA – Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) Kampus Tasikmalaya turut serta memeriahkan perhelatan Tasikmalaya Oktober Festival (TOF) 2019 dengan mengikuti karnaval budaya jenis Jampana Festival.

Kegiatan berlangsung di Jl KH Zainal Mustofa, Yudanagara, Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di mulai dari Ahad (13/10/2019) hingga Selasa (15/10/2019).

Separuh jalan di pusat kota ditutup, dimulai dari Taman Kota sampai dengan Nagarawangi Tugu Asmaul Husna untuk pelaksanaan pembukaan festival dan karnaval.? Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum hadir dalam acara TOF 2019 dan acara dibuka oleh Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman.

Baca Juga:

Agung Baitul Hikmah, Kepala Kampus UBSI Tasikmalaya mengatakan TOF 2019 diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya dalam rangka memperingati hari jadi Kota Tasikmalaya yang ke-18.

“Pada karnaval ini UBSI Tasikmalaya membawa Jampana yang merupakan miniature gedung UBSI Tasikmalaya yang mengiringi rombongan civitas akademika UBSI Tasikmalaya”, kata Agung.

Dalam rombongan, lanjut Agung, hadir karakter SOBI (Sobat BSI), Ambu dan Abah lengser karakter dalam peradatan sunda, penari serta beberapa pengiring.

Seperti pemaparan Agung, SOBI merupakan maskot UBSI yang diperkenalkan saat Seminar Motivasi (SEMOT) dala rangka menyambut mashasiswa baru UBSI yang diselenggarakan di UBSI kampus Kaliabang pada bulan September lalu.

“Penduduk Kota Tasikmalaya menyambut antusias kegiatan ini. Hal ini tampak dari padatnya penonton sepanjang jalur karnaval,” ujar Agung.

(vhs)

Terekam CCTV saat Beraksi, 2 Rampok Bersenjata Celurit Ditembak Polisi

loading…

Tim Khusus Anti Bandit Satreskrim Polres Cirebon, Jawa Barat berhasil meringkus dua perampok spesialis minimarket LK dan RF. Foto Rekaman CCTV/iNews TV/Toiskandar

CIREBON – Tim Khusus Anti Bandit Satreskrim Polres Cirebon, Jawa Barat berhasil meringkus dua perampok spesialis minimarket LK dan RF, Selasa siang (15/10/2019). Bahkan, kedua pelaku yang kerap beraksi sadis dengan celurit dan senjata mainannya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap.

Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto mengatakan, dari tangan tersangka petugas mengamankan sebilah celurit, revolver mainan, sepeda motor dan dua handphone hasil kejahatan.

Menurutnya sebelumnya perampokan yang dilakukan lk dan rf di sebuah minimarket di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada 9 Oktober 2019 lalu terekam kamera CCTV minimarket.

Baca Juga:

“Pelaku yang datang menggunakan sepeda motor langsung masuk ke dalam minimarket dengan mengacungkan sebilah celurit dan pistol mainan. Aksi yang dilakukan kurang dari 10 menit tersebut membuat penjaga minimarket ketakutan dan menyerahkan barang dan uang yang diminta pelaku,” kata Kapolres.

Tak butuh waktu lama, kata dia, Tim Khusus Anti Bandit Satreskrim Polres Cirebon berhasil meringkus LK dan RF ini. Keduanya diamankan di tempat persembunyiannya di Kabupaten Kuningan.

“Petugas terpaksa menghadiahi kaki kedua pelaku dengan timah panas lantaran melawan saat akan dilakukan penangkapan,” timpalnya.

Dalam melancarkan aksinya pelaku beraksi di dua minimarket di wilayah Cirebon mencari targetnya secara acak khususnya minimarket yang berada di tempat sepi.

Dengan bersenjatakan celurit dan pistol mainan kedua pelaku mengancam dan tak segan melukai korbannya yang melakukan perlawanan. Dari dua lokasi yang berbeda kedua pelaku berhasil menggondol uang dan barang senilai empat belas juta rupiah,” ungkap Kapolres Cirebon AKBP Suhermanto.

Keduanya yang merampok untuk membuat tatto di badannya terpaksa harus mendekam di balik jeruji besi dan disangkakan Pasal 365 tentang Pencurian dengan Kekerasan dengan ancaman minimal lima tahun kurungan penjara.

(sms)

Tolak Berikan Informasi kepada Warga, BPN Tangerang Banding ke PTUN

loading…

SERANG – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang membawa kasus penolakan pemberian informasi kepada warga Tangerang Suhendar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.

Padahal, dalam putusan Komisi Informasi Banten nomor:014/IV/KI BANTEN-PS/2019 tertanggal 3 Juli 2019 menyatakan telah mengabulkan sebagian permohonan informasi yang diminta oleh warga Desa Keranggan Kecamatan Setu, Kabupaten Tangerang tersebut.

Dalam sidang dengan agenda pembuktian dari pihak BPN Tangerang yang diketuai Majelis Hakim PTUN Serang oleh Henriette S Putuhena juga menghadirkan dari Komisi Informasi Banten.

Suhendar mengatakan, bahwa awalnya dia meminta informasi mengenai beberapa hal dari BPN Kabupaten Tangerang. Mulai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan lainnya.

“Ada sekitar 25 yang kami minta, yang dikabulkan hampir sekitar 23 (permohonan informasi),” kata Suhendar usai sidang di PTUN Serang, Selasa 15 Oktober 2019.

Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Pamulang (UNPAM), Tangerang ini menilai ada yang janggal dengan keberatannya Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk memberikan informasi.

“Kalau saya melihat ketika mengajukan banding sebenarnya dia (Kantor Pertanahan) tidak siap dengan paradigma yang lebih transparan. Artinya BPN seharusnya lebih siap dengan permohonan informasi dan tidak melakukan banding,” ujarnya

Jika badan publik transparan, lanjut dia, maka tidak perlu lagi ada sengketa di Komisi Informasi. Apalagi melawan putusan yang sudah dikeluarkan oleh KI Banten.

“Itu hak publik. Kalau sampai masuk KI, apalagi ‘melawan’ putusan yang sudah diberikan KI, maka saya menduga pasti ada sesuatu di sana,” ujarnya. (Baca juga: Mafia Tanah Hambat Investasi)

(mhd)

Bupati Serang Tegas Pidanakan Penyegel SMPN Mancak

loading…

Setelah upaya mediasi tak berhasil dan penyegelan SMPN 1 Mancak masih berulang Pemkab Serang ambil langkah hukum melapor ke Polda Banten dan akan meminta bantuan Kejaksaan.

SERANG – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah sudah mengambil langkah tegas terkait penyegel SMPN 1 Mancak. Setelah upaya mediasi tidak berhasil, dan penyegelan masih berulang, Pemkab Serang memutuskan mengambil langkah hukum. Laporan sudah dilakukan ke Polda Banten dan akan meminta bantuan Kejaksaan.

Tatu menegaskan, sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan Kepala Bagian Hukum untuk membawa masalah ini ke ranah hukum. “Karena (jika tidak dibawa ke ranah hukum,) tidak akan tuntas-tuntas. Kan ini buktinya digembok lagi,” kata Tatu usai menghadiri Jambore PKK, Selasa (15/10/2019).

Sekadar diketahui, ratusan siswa-siswi SMPN Mancak terpaksa melanjutkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di gedung PGRI Kecamatan Mancak, Senin (14/10/2019). Hal itu terjadi karena gerbang sekolah mereka kembali disegel untuk kali ke empat oleh Aris Rusman bin Jainul yang mengaku sebagai ahli waris lahan sekolah tersebut.

Baca Juga:

Menurut Tatu, saat Pemkab Serang akan membawa masalah ini ke ranah pidana, Aris Rusman seakan menunjukkan sikap islah atau berdamai. Namun kemudian selalu berulah dengan menyegel sekolah. “Sudah curiga dari dulu orang ini gak beres,” ujar Tatu.

Oleh karena itu, tegas Tatu, agar permasalahan lahan SMPN 1 Mancak tidak terkatung-katung dan jelas atas kepemilikannya, tidak ada jalan lain agar dibawa ke ranah hukum. “Jadi supaya jelas, mau punya mereka atau pemda jadi jelas, jadi masyarakat ngga jadi korban,” ujarnya.

Ia menegaskan, Pemkab Serang punya bukti kuat terkait kepemilihan lahan SMPN Mancak. Pemkab pun mempersilakan Aris Rusman menggugat perdata ke pengadilan, tetapi tidak dilakukan. “Karena ini jelas aset Pemda. Kan kalau Pemda menyebutkan punya bukti bawa ke ranah hukum perlihatkan di sana, supaya beres. Kalau kaya gini, kan kasihan anak-anak sekolah masyarakat juga tidak tenang,” ujarnya.

Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Serang Sugi Hardono menegaskan, Pemkab Serang punya status kuat terkait lahan SMPN 1 Mancak. Tercatat di buku aset dan punya akta jual beli (AJB). Namun saat proses sertifikasi, terhambat karena Aris Rusman yang memiliki lahan di sebelah SMPN Mancak tidak mau tanda tangan. “Dia malah mengklaim memiliki lahan SMPN 1 Mancak, tapi tidak berani gugat perdata kita,” ujarnya.

Menurut Sugi, Pemkab Serang sudah melaporkan Aris Rusman ke Polda Banten pada Juli lalu. Terbaru Pemkab Serang meminta bantuan Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang selaku pengacara negara. “Kami kan sudah kerja sama dengan Kejaksaan. Nanti Kejari Serang membantu kita melakukan pendampingan dalam masalah ini,” ujarnya.

(alf)

Konsep Pembangunan Wali Kota Semarang Dipuji Dirjen Otda Kemendagri

loading…

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat penjurian program Indonesia Visionary Leader bertemakan Memacu Visi menuju Kedigdayaan Investasi di Auditorium Gedung SINDO Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

JAKARTA – Melalui konsep pembangunan bergerak bersama, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dinilai berhasil memajukan Kota Semarang, Jawa Tengah. Hal itu disampaikan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik saat penjurian Program Indonesia Visionary Leader bertemakan ”Memacu Visi menuju Kedigdayaan Investasi“ di Auditorium Gedung SINDO Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

Terbukti, semula jumlah jalan rusak mencapai 54 persen, jumlah investasi kecil 0,9 triliun dan wilayah rawan banjir sebesar 41 persen, serta IPM tertinggal dibanding kota lainnya yang hanya berada di angka 77,58, kini angka tersebut melonjak ke atas.

Wali Kota Semarang mengungkapkan, saat ini pertumbuhan ekonomi meningkat di angka 6,52 persen, pertumbuhan investasi meningkat menjadi Rp27,5 triliun.

Baca Juga:

Sementara, angka kemiskinan menurun menjadi 4,15 persen, luas wilayah kumuh menurun menjadi 112 hektare, wilayah rawan banjir menurun menjadi 17,4 persen, serta kondisi jalan rusak menurun menjadi 10,5 persen.

“Tidak ada pimpinan daerah yang tidak menginginkan kotanya maju, masyarakatnya nyaman, produktivitasnya semakin bagus, statistik dan angka pertumbuhan semakin naik,” ungkap wali kota yang akrab disapa Hendi ini.

Dia mengakui jika APBD Kota Semarang paling rendah dibandingkan kota-kota besar lainnya seperti Surabaya, Denpasar dan Bandung. Ditambah lagi minimnya SDM yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Untuk itu, pihaknya menginisiasi sebuah konsep pembangunan yang namanya Bergerak Bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan kota. “Pemerintah tentu bisa melakukan ini semua, namun memerlukan waktu yang lama. Untuk itu, perlu keterlibatan semua lini, baik pemerintah, pengusaha, masyarakat dengan segala ketokohannya, serta rekan-rekan media” ujarnya.

Hal tersebut diimplementasikan melalui program stimulan kampung tematik serta normalisasi sejumlah sungai yang dapat merubah wajah wilayah kumuh secara signifikan. Seperti normalisasi Kali Semarang yang membawa pemukiman kumuh di sekitarnya menjadi sangat apik, normalisasi sungai tenggang, hingga perubahan wajah sejumlah kampung melalui partisipasi warganya melalui program kampung tematik.

Tak hanya itu, orang nomor satu di Kota Semarang itu juga memberi perhatian sektor UMKM dengan menyediakan program kredit dengan bunga terkecil se-Indonesia yang disebut dengan Kredit Wibawa. “Hal ini dilakukan karena sektor usaha kecil merupakan jantung nadi dari perekonomian di Kota Semarang,” tandasnya.

Bentuk partisipasi masyarakat lainnya adalah pelaporan kondisi Kota melalui sistem lapor dan call center serta masukan dari seluruh masyarakat termasuk kaum difabel dianggap berhasil memajukan pembangunan di Kota Semarang ini.

Dalam masa kepemimpinannya kali ini, Hendi juga dinilai berhasil merevitalisasi kawasan bersejarah yang juga menjadi salah satu potensi wisata di Kota Semarang, Kota Lama. Mantan Ketua KNPI Jateng itu juga berhasil melakukan pembangunan kembali kawasan Pasar Johar dan Kampung Melayu Semarang.

Tentunya, hal itu sangat mendukung visi Kota Semarang pada 2016-2021, yaitu Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang hebat menuju masyarakat sejahtera dengan mengedepankan sektor agrikultur dengan adanya 52 persen area hijau di Semarang, sektor manufaktur karena memiliki 9 area industri serta sektor pariwisata melalui keragaman budaya yang dimiliki.

Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik bersama ketiga panelis lainnya pun memuji kinerja Hendi. Pihaknya memberikan apresiasi dengan apa yang telah dilakukan Hendi selama memimpin Kota Semarang. “Lewat konsep bergerak bersama ini Kota Semarang menjadi lebih maju. Untuk itu saya dukung Pak Hendi maju terus jadi Wali kota,” kata Akmal.

Sementara, Program Indonesia Visionary Leader digelar sebagai ajang uji kompetensi para kepala daerah dalam mengukur dan menguji kekuatan visi para kepala daerah, sekaligus menggali upaya para pemimpin daerah dalam merumuskan, mengkomunikasikan, mengimplementasikan sekaligus membudayakan visi tersebut di wilayah kepemimpinannya.

(alf)

Animo Masyarakat Tinggi, Polda Kalsel Gelar Bakti Kesehatan Polri

loading…

Polda Kalimantan Selatan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Polri. (Ist)

BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan melalui Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) menggelar kegiatan Bakti Kesehatan Polri. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi Kamtibmas yang aman damai, serta melaksanakan program prioritas Kapolri (Promoter).Selain itu juga sebagai wujud kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat serta menciptakan kondisi Kamtibmas yang aman, damai dan kondusif di wilayah hukum Polda Kalsel.Dengan tema ”Kesehatan Bukan Segalanya Tetapi Tanpa Kesehatan Segalanya Tidak Akan Berarti. Health Is Not Everything, Without Health Everything Is Nothing”, kegiatan ini dibuka oleh Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si yang berlangsung di Masjid Jami M. Tuhfatur Roghibin, Desa Alalak Tengah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Selasa (15/10/2019).Pembukaan Bakti Kesehatan Polri Polda Kalsel ini turut dihadiri Kadinkes Propinsi Kalsel, Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Wakapolda Kalsel, Irwasda Polda Kalsel, para Pejabat Utama Polda Kalsel, Kapolresta Banjarmasin, Kepala BKKBN Provinsi Kalsel, Kepala PT Jasa Raharja Cabang Banjarmasin, Kadinkes Kota Banjarmasin, serta para tamu undangan lainnya.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Drs. Yazid Fanani, M.Si dalam sambutannya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Panitia Penyelenggara dan rekan-rekan instansi Kesehatan terkait diantaranya Dinkes Provinsi Kalsel dan Kota Banjarmasin, RSUD Ulin Banjarmasin, Jasa Raharja, TNI, RSGM, BKKBN, PDGI, Perdoski, PMI Cabang Banjarmasin. “Serta stakeholder terkait atas dukungan dan bantuannya selama ini sehingga kegiatan Bakti Kesehatan ini dapat terselenggara dengan baik,” katanya.Menurut Kapolda, Kesehatan merupakan aspek terpenting kehidupan masyarakat dan untuk mencapai derajat Kesehatan yang tinggi dilakukan upaya-upaya Kesehatan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.”Untuk itu Polri sebagai bagian dari masyarakat, turut berkontribusi dalam menangani masalah Kesehatan melalui “Bakti Sosial Kesehatan” yang dilaksanakan serentak di 34 Polda se Indonesia, mulai dari Pengobatan Umum, Gigi, Operasi Katarak, Pembagian Sembako dan masih banyak lagi,” katanya.Sebelum pelaksanaan kegiatan puncak Bakti Kesehatan pada hari ini, Polda Kalsel juga sudah melaksanakan serangkaian kegiatan yang sama dan dilaksanakan secara marathon dimulai sejak awal bulan Oktober 2019 .Diantaranya kegiatan Donor Darah sebanyak 73 pendonor, Pemeriksaan kesehatan dan bersih-bersih telinga di Panti-panti jompo serta pemberian bingkisan kepada 110 orang, Operasi katarak dan operasi bibir sumbing di RS Bhayangkara Banjarmasin sebanyak 10 orang, pemeriksaan IVA 36 orang.Kemudian, Sunatan massal 300 orang, eradikasi scabies di Lapas Teluk Dalam dan Pondok Pesantren sebanyak 671 orang, Home Visite masyarakat yang kurang mampu sebanyak 5 pasien, Usaha kesehatan gigi dan mulut serta perilaku hidup sehat bersih di sekolah-sekolah TK sebanyak 320 siswa serta pembersihan tatto sebanyak 30 orang.Tidak hanya Polda Kalsel, kegiatan yang sama juga dilaksanakan oleh Polres Jajaran dan berlangsung sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019.Sementara pada puncak Bakti Kesehatan hari ini, Polda Kalsel melalui Biddokkes melaksanakan berbagai kegiatan pemeriksaan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan secara gratis seperti Sunatan, Konsultasi dan Pemeriksaan kesehatan oleh 5 Dokter Spesialis (Spesialis anak, Penyakit dalam, Penyakit paru, Kulit dan Kelamin dan THT), Pengobatan dokter umum dan dokter gigi, Pelayanan dan tindakan KB, Pembersihan/penghilangan tatto, Donor darah, Operasi katarak dan Bibir sumbing.

Baca Juga:

(nag)

Ini Alasan Ustaz Abdul Somad Mundur dari ASN dan Dosen UIN Suska

loading…

Ustaz Abdul Somad (UAS) memutuskan berhenti menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) di UIN (Universitas Islam Negeri) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau./Foto/Dok SINDOnews

PEKANBARU – Ustaz Abdul Somad (UAS) memutuskan berhenti menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) di UIN (Universitas Islam Negeri) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau. Lalu apa alasan dai yang paling hobi berdakwa di pelosok ini mengundurkan diri sebagai abdi negara?.

Plt Wakil Rektor II UIN Suska Riau Ahmad Supardi, menegaskan bahwa alasan UAS berhenti dari dosen dan PNS karena mau fokus safari dakwah untuk mencerdaskan umat. Pihak UIN pun tidak bisa mencegahnya. “UAS mengundurkan diri karena berbagai kesibukkannya,” tegas Ahmad Supardi, Selasa (15/10/2019).

Sebelum menyatakan mengundurkan diri, UAS mengajukkan permohonan cuti mengajar di UIN Suska Riau. UAS cuti karena melanjutkan studinya Strata 3 (S3) di Omdurman Islamic University (OIU), Sudan dengan Program Studi Kosentrasi Al Suhnah wa Ulumul Hadist.

Baca Juga:

“Mungkin ada hal atau tugas tugas dirinya sebagai PNS yang terkendala sehingga beliau menyatakan mundur,” tegas Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Riau, Ahmad.

Saat ini proses pengunduran diri dai kelahiran Asahan, Sumatera Utara tersebut yang berdomisili di Pekanbaru sedang tahap proses di rektorat dan Kementerian Agama RI. “Biasanya proses untuk pensiun dininya tidak lama,” tandasnya.

(saz)

Gianyar Raih Penghargaan Kategori Lembaga Pada Anugerah Kebudayaan 2019

loading…

Mendikbud Muhadjir Effendy (kiri) memberikan penghargaan anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi, Kategori Pemerintah Daerah ke Bupati Gianyar yang diwakili Kadisbud I Ketut Mudana (kanan) di Istora Senayan. Foto Dok Pemkab Gianyar

GIANYAR – Pemerintah Kabupaten Gianyar kembali berhasil meraih prestasi di bidang seni dan budaya tingkat nasional, dengan menerima penghargaan anugerah Kebudayaan dan Maestro Seni Tradisi, Kategori Pemerintahan Daerah. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy di Istora Senayan Jakarta pada Kamis lalu.

Pada malam Penyematan Anugerah Kebudayaan Tahun 2019, Bupati Gianyar diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Gianyar, I Ketut Mudana. Pada kesempatan tersebut, terungkap ada lima pemerintah daerah di Indonesia yang berhasil meraih penghargaan ini yaitu Kabupaten Gianyar, Kediri, Kulon Progo, Ngawi dan Kabupaten Sangau.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, melalui acara penyerahan Penghargaan Anugerah Kebudayaan tahun 2019 ini, pemerintah hadir memberikan apresiasi atas pengabdian dan dedikasi para seniman dan pelestari tradisi Indonesia dan semoga menjadi suri tauladan bagi generasi muda serta pemajuan kebudayaan nasional.

Mendikbud Muhadjir Effendy menambahkan, saat ini sudah dirancang dana abadi untuk seniman dan pelestari budaya di dalam anggaran Kemendikbud tahun 2020 nanti.

Pada kesempatan itu, Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Nadjamuddin Ramly dalam sambutan pengantar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI juga mengatakan, bahwa Indonesia boleh saja tidak menjadi negara adidaya ekonomi dunia maupun adidaya teknologi. Namun Indonesia adalah sebuah negara adidaya kebudayaan sebagaimana pernah disampaikan oleh pejabat Unesco pada suatu kesempatan.

Sementara itu, Kadis Kebudayaan Kabupaten Gianyar, I Ketut Mudana saat ditemui di ruang kerjanya di Dinas Kebudayan Gianyar, Senin (14/10/2019), mengaku sangat bangga dengan penghargaan yang berhasil diraih dalam kategori Pemerintah Daerah.

Menurutnya hal ini terasa sangat wajar mengingat perhatian Pemkab Gianyar terhadap perkembangan dan upaya pelestarian seni dan budaya sangat tinggi. Pemkab Gianyar telah secara konsisten melestarikan seni dan budaya dalam berbagai aspek seperti seni tari, seni rupa, sastra dan lain-lainnya sebagai tertuang dalam UU Nomor 5 tahun 2017.

Dimana UU tersebut menekankan pada aspek perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan untuk pemajuan kebudayaan untuk memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketut Mudana juga menambahkan, Pemkab. Gianyar melalui Dinas Kebudayaan secara periodik juga memberikan pengharagaan kebudayaan kepada tokoh ataupun insan yang dinilai telah berjasa dalam pengembangan unsur-unsur kebudayaan di Kabupaten Gianyar.

(sms)

Ustaz Abdul Somad Mundur dari ASN dan Dosen UIN Suska Riau

loading…

PEKANBARU – Ustaz Abdul Somad (UAS) mendadak mengundurkan diri dari posisinya sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) Kementerian Agama. Dai kondang asal Riau itu sekaligus mengundurkan diri mengajar di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska).

Kepala Biro Administrasi Umum Perencanaan Keuangan dan Kepegawaian UIN Suska Pekanbaru, Ahmad Supardi menjelaskan, saat ini pengunduran diri UAS sedang diproses oleh rektorat dan Kementerian Agama RI.

“Beliau (Ustaz Abdul Somad) menyatakan mundur secara resmi. Semua sedang diproses,” kata Ahmad Supardi, Selasa (15/10/2019).

Baca Juga:

Dia menjelaskan, Ustaz Abdul Somad yang merupakan dosen ilmu hadist ini mundur dengan menulis surat resmi ke rektorat UIN Suska Riau. Surat dari Ustaz Abdul Somad ini dikirim melalui orang kepercayaannya.

“Pak UAS mengirim surat tertulis, kira-kira seminggu lalulah. Bukan beliau langsung yang mengirimnya,” imbuhnya.

Saat ini pihak rektorat sedang mengurus surat pengunduran diri. Pihak Rektorat UIN juga akan menembuskan surat pengunduran diri UAS kepada pihak Kementerian Agama (Kemenag) RI.

“Setelah diproses di UIN, rektor akan berkoordinasi ke Kemenag RI. UAS pensiun dini,” tukasnya.

(sms)

Terkait Penangkapan AK, Densus 88 Geledah Rumah Kontrakan di Sukoharjo

loading…

Terkait Penangkapan AK, Densus 88 Geledah Rumah Kontrakan di Sukoharjo./Foto/SINDOnews/Ary Wahyu

SUKOHARJO – Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggeledah rumah kontrakan di Dusun Serongan, RT 1/RW 2, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Selasa (15/10/2019) sore. Penggeledahan terkait penangkapan AK, penghuni rumah kontrakan nomor 5 tersebut.

Penggeledahan yang melibatkan tim Inafis itu, tidak ditemukan satu barang pun. “Kami diminta menyaksikan penggeledahan, namun tidak ada barang yang disita,” kata Ketua RT 1/RW 2 Serongan, Sri Widodo.

Terduga teroris, AK, telah ditangkap beberapa waktu lalu. Selain ditempati AK, kontrakan juga ditempati oleh istrinya, SN beserta tiga orang anaknya. AK mengontrak baru sekitar dua bulan terakhir. “Saya tidak mengetahui pasti identitasnya, karena belum menerima salinan kartu identitas,” ucap Sri Widodo.

Baca Juga:

Pemilik kontrakan, Suparmi mengatakan, dirinya telah mendapatkan salinan kartu keluarga (KK) dan fotokopi KTP AK. Pelaku mengontrak sejak dua bulan lalu bersama keluarganya. AK berasal dari Brebes, Jawa Tengah, sedangkan istrinya berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Dalam keseharian, mereka berjualan sari jeruk di sekitar desa. “Baru dua bulan ngontrak, pekerjaannya jual es jeruk,” ungkap Suparmi.

Selama penggeledahan, petugas dari Polres Sukoharjo melakukan penjagaan secara ketat. Kapolsek Gatak AKP Yuliyanto mengatakan, pihaknya diminta memback-up pengamanan dan olah TKP (tempat kejadian perkara). Tugas Polres, kata Yuliyanto, menyeterilkan lokasi saat dilakukan penggeledahan. “Kami hanya bantu pengamanan,” tandas Yulianto.

Sejauh ini, belum diketahui dimana AK ditangkap, termasuk kasus yang dituduhkan atau jaringannya.

(saz)

Ucapan ‘Cepetan Dong Gue Ada Tamu Lagi’ Jadi Penyebab PSK Cantik Tewas

loading…

KARAWANG – Tersangka pembunuh gadis cantik di salah satu hotel di Karawang, Ridwan Solihin (28) mengaku sakit hati dengan korban, OS(28), karena menolak untuk terus bercinta.

Tersangka mengaku sebelum berkencan dengan korban dirinya mengkonsumsi obat kuat hingga meski sudah satu jam berkencan namun masih ereksi. Korban yang kewalahan melayani tersangka menolak menuruti keinginan tersangka hingga akhirnya dibunuh.

“Tersangka memaksa korban untuk bercinta terus karena merasa belum selesai. Korban protes terhadap pelaku karena sudah satu jam belum juga selesai. Selain kewalahan melayani tersangka korban juga sudah punya janji melayani tamu lainnya,” kata Kasatreskrim Polres Karawang, AKP Bimantoro Kurniawan, Selasa (15/10/2019)

Baca Juga:

Menurut Bimantoro, karena kesal tidak dilayani oleh korban, tersangka kemudian membunuh korban dengan cara membekap mulut dan hidung korban hingga tewas.Tersangka naik pitam karena korban selalu protes minta permainan diakhiri. “Lama banget lo mainnya, cepetan dong gue ada tamu lagi,” kata tersangka Ridwan mengikuti ucapan korban. (Baca: Tak Mampu Imbangi Nafsu Kuli Bangunan, PSK Cantik Meregang Nyawa).

Menurut Bimantoro, tersangka Ridwan mengkonsumsi obat kuat sebelum berhubungan dengan korban. Obat kuat yang dikonsumsi oleh tersangka inilah hingga korban kewalahan melayani permainan tersangka. “Dia minum obat kuat makanya permaianan belum juga selesai meski sudah satu jam lebih,” katanya.

(nag)

36 Calon Kepala Desa di Kabupaten Lebak Melakukan Deklarasi Damai

loading…

Pemkab Lebak Tahun Anggaran 2019 kembali laksanakan Pilkades serentak. Sebanyak 36 calon Kepala Desa dari 10 desa di 7 kecamatan melakukan deklarasi damai.

LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019 akan kembali melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Sebanyak 36 calon Kepala Desa dari 10 desa di 7 kecamatan melakukan deklarasi damai. Acara dihadiri oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya didampingi Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lebak, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lebak, Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebak bertempat di Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa (15/10/2019).

Dalam sambutannya Bupati mengatakan Pilkades harus menjadi pesta demokrasi masyarakat desa yang bermartabat dan menghasilkan kepala desa sebagai pemimpin desa yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

“Kami tidak ingin pesta demokrasi ini tercederai oleh kita sendiri akibat perbedaan pemahaman didalam memaknai arti sesungguhnya dari pelaksanaan pilkades, pilkades bukan ajang untuk saling menjatuhkan dan mengalahkan, menebar kebencian dan permusuhan apalagi melakukan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan” ungkap Bupati.

Baca Juga:

Bupati berpesan agar para calon Kades tampil elegan dengan visi misi yang menyentuh kehidupan masyarakat dan memanfaatkan tiga hari masa kampanye untuk menyampaikan ide, gagasan serta program-program dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu Kepala Polisi Resor (Kapolres) Kabupaten Lebak AKBP Firman Andreanto dalam sambutannya juga menyampaikan dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibnas) selama berlangsungnya Pilkades serentak, Polres Lebak akan menggelar pengamanan Pilkades serentak dengan mengedepankan kegiatan preventif yang didukung penegakan hukum dalam rangka mengamankan setiap tahapan Pilkades.

“Saya tegaskan kepada seluruh personel TNI/Polri untuk tetap menjaga netralitas dengan tidak berpihak kepada calon tertentu dalam memberikan pelayanan maupun tindakan kepolisian lainnya selama berlangsungnya tahapan-tahapan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak,” tegas Firman.

Untuk diketahui pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Lebak akan dilaksanakan pada Selasa tanggal 22 Oktober 2019. Hari ini, dari 19 tahapan Pilkades sampai penetapan calon kepala desa telah masuk pada tahap ke 16 yaitu persiapan kampanye dan masa tenang.

10 Desa dari 7 kecamatan yang mengikuti Pilkades serentak yaitu Desa Rangkasbitung, Desa Situregen, Desa Sawarna, Desa Sawarna Timur, Desa Kaduhauk, Desa Wantisari, Desa Sukamarga, Desa Margaluyu, Desa Jalupang Girang dan Desa Cidadap.

(alf)

Pasukan Yonif Raider 509/Kostrad Gelar Pengobatan Gratis di Perbatasan Papua Nugini

loading…

Satuan Tugas Pamtas Yonif Raider 509/Kostrad Pos Tatakra melaksanakan pengobatan gratis dan imunisasi kepada warga di Perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG), Senin 14 Oktober 2019. Foto Dok Pen Kostrad

JAYAPURA – Satuan Tugas Pamtas Yonif Raider 509/Kostrad Pos Tatakra melaksanakan pengobatan gratis dan imunisasi kepada warga di Perbatasan RI-Papua New Guinea (PNG), Senin 14 Oktober 2019. Kegiatan pelayanan kesehatan pengobatan gratis dan imunisasi balita kepada warga di perbatasan RI-PNG di Kampung Tatakra tersebut dipimpin Letda Inf Heriyansyah Purba.

Kegiatan ini dilaksanakan personil tamtama kesehatan pos dan enam orang personil lainnya Satgas Pamtas Yonif 509 Pos Tatakra dipimpin Serka Mahsup.

Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan Kampung Tatakra, turut berpartisipasi sekitar 40 orang warga terdiri orang dewasa dan anak-anak mereka sangat antusias mengikuti kegiatan pelayanan kesehatan ini.

Baca Juga:

Kepala Sekretaris Kampung Tatakra, Martien Ball juga mengatakan kegiatan pengobatan dan imunisasi gratis yang di lakukan satuan Yonif 509 kostrad ini sangat membantu bagi masyarakat kampung Tatakra.

Selain pengobatan gratis dengan melalui pemeriksaan tensi darah terlebih dahulu, dilaksanakan juga imunisasi kepada anak anak Balita.

Komandan Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Raider 509/BY Letkol Inf Wira Muharommah, di Pos Kotis Senggi Kabupaten Keerom Papua menyampaikan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab Satgas Pamtas terhadap kondisi masyarakat yang berada di sekitar perbatasan negara.

Disamping itu juga, kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan hubungan kedekatan dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di wilayah perbatasan guna terciptanya hubungan yang harmonis, saling membantu dan kerjasama antara Satgas Yonif Raider 509/Kostrad dengan warga sekitar pos guna mendukung tugas pokok Satgas Pamtas.

(sms)

Maksimalkan Pencegahan Korupsi, Bupati Pasangkayu Rakor Bersama Tim KPK RI

loading…

Maksimalkan Program Pencegahan Korupsi, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa turut hadir dalam Rakor dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, Senin (14/10/2019).

PASANGKAYU – Guna memaksimalkan Program Pencegahan Korupsi, Bupati Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat Agus Ambo Djiwa, turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Mamuju, Senin (14/10/2019).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2019 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Hadir pada kesempatan ini, Tim Korsupgah KPK RI, Gubernur Prov. Sulawesi Barat, Sekdaprov Sulbar, Kepala BPK RI Perwakilan Sulbar, Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Inspektur Sulbar, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar, Bupati, Ketua DPRD Kab/Provinsi se-Sulbar, Inspektur Daerah se-Sulbar dan Forkompimda.

Agus Ambo Djiwa usai mengikuti Rakor dan Evaluasi mengatakan, bahwa Rapat Koordinasi dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi ini adalah untuk mendegarkan pemaparan pengawasan dan pencegahan yang telah dilakukan KPK RI sepanjang Tahun 2018, serta memberikan masukan kepada instansi daerah terkait agar tidak terjadi penyimpangan serta memberikan sosialisasi terkait kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2019 ini.

Baca Juga:

“KPK juga memberikan bimbingan terkait temuan yang telah didapat, agar temuan tersebut tidak terulang kembali pada Tahun berikutnya,” harapnya.

Pada kesempatan itu juga, Tim KPK memberikan arahan kepada Kepala Daerah se-Sulbar agar berkomitmen mendukung Tugas dan Fungsi SPIP dan APIP dalam hal ini Inspektorat melakukan pengawasan di daerah.

“APIP adalah Strategic Partner juga diharapkan menjadi penasihat yang baik bagi Kepala Daerah dan sebagai Early Warning System dapat memberikan masukan sebelum terjadi penyimpangan dengan memetakan risiko yang ada,” ungkap Agus.

Untuk Pemkab Pasangkayu, Bupati Agus mengharapkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), usai mengikuti kegiatan Rakor dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi, harus benar-benar bisa mengikuti apa yang sudah diarahkan dari Tim Korsupgah KPK RI. Dan yang terpenting dalam melaksanakan kegiatan harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bagi Pemkab Pasangkayu, saya sangat mengharapkan agar dalam melaksanakan program OPD harus sesuai aturan yang ada. Dan yang lebih penting lagi selalu berkoordinasi dengan Tim Korsupgah dan APIP daerah,” tegas Agus.

(alf)

Bakal Dikunjungi Wasev, Kesibukan Satgas TMMD Meningkat

loading…

Kesibukan personel Staf Teritorial Kodim 0420/Sarko selama kegiatan TMMD 106 kian meningkat. Pasalnya, batas waktu kegiatan tidak lama lagi akan segera berakhir. iNews TV/Fahrurozi

SAROLANGUN – Kesibukan personel Staf Teritorial Kodim 0420/Sarko selama kegiatan TMMD 106 kian meningkat. Pasalnya, batas waktu kegiatan tidak lama lagi akan segera berakhir.

“Memang benar bahwasanya dalam beberapa hari ini kesibukan kami kian bertambah, selain membuat laporan buat komando atas, kami juga mesti membuat rencana kegiatan dalam rangka kunjungan tim Wasev (Pengawasan dan Evaluasi) dari Mabesad,” ujar Sersan Mohan, salah satu personel staf.

Dijelaskan Mohan, tim Wasev dan rombongan ini rencananya akan berkunjung ke lokasi TMMD, Rabu (16/10/2019). “Sehingga kami harus mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kegiatan TMMD ini,” sebutnya.

Baca Juga:

Sementara Perwira Seksi Teritorial Kodim 0420/Sarko Kapten Inf Suhadi menjelaskan, TMMD 106 yang berada di Desa Lubuk Jering, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun ini sudah berjalan selama 14 hari.

“Untuk sasarannya fokus pada pembangunan fisik jalan rabat beton dan jalan Makadam serta delapan jembatan yang menghubungkan dari lokasi madani Suku Anak Dalam (SAD) ke kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBF) yang di huni oleh Suku Anak Dalam,” pungkasnya.

(nag)

Jelang PON Papua 2020, Sub PB PON Kabupaten Mimika Kebut Akomodasi dan Konsumsi

loading…

Jelang PON Papua 2020, Sub PB PON Kabupaten Mimika Kebut Akomodasi dan Konsumsi./Foto/iNews TV/Nathan Making

TIMIKA – Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Papua terus melakukan perbaikan agar PON XX/2020 di Papua berjalan sukses. Apalagi, pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut tinggal 370 hari lagi. Untuk itu, PB PON Papua meminta Sub PB PON Kabupaten Mimika sebagai salah satu penyelenggara lokal mengkebut fasilitas akomodasi dan konsumsi.

Tim PB PON Papua dipimpin Jhon Nahumury melihat langsung penginapan yang akan dijadikan sarana akomodasi seperti rusun, penginapan, serta tempat makan atlet di sekitar venue. Dari pantauan Bidang III PB PON Papua yang membawahi akomodasi/konsumi dan kesehatan itu, Sub PB PON Kabupaten Mimika atau Klaster Timika merupakan klaster yang paling siap untuk melaksanakan PON.

Namun, ada beberapa item yang menjadi catatan, yakni fasilitas hotel yang harus ditambah atau direnovasi. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Sub PB PON Kabupaten Mimika, sarana penginapan untuk atlet memenuhi standar tetapi KONI Pusat meminta standar penginapan harus bintang tiga.

Baca Juga:

“Permintaan dari bidang kesehatan sesuai permintaan Gubernur Papua agar seluruh bahan makanan yang akan di konsumsi atlet harus dari Timika sendiri, kecuali tidak memenuhi syarat, maka didatangkan dari luar Papua. Selain itu, pengawasan makanan untuk para atlet akan di siapkan resep oleh dokter gizi pada seluruh penginapan yang ada di Timika yang menampung atlet,” ujar Jhon Nahumury.

Bagian Konsumsi PB PON Papua Anike Rawar menambahkan, untuk Timika sudah siap 80% dan sangat luar biasa. “Untuk peralatan katering seluruhnya didatangkan dari Jakarta. Terkait makanan para atlet, akan dimasak oleh koki handal dan diawasi dokter gizi,” kata Anike Rawar.

(saz)

Morowali Kondusif untuk Pelaku Usaha

loading…

Bupati Morowali Taslim, buka kegiatan pelatihan kewirausahaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Daerah Kabupaten Morowali.

MOROWALI – Bupati Morowali Taslim buka kegiatan pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Daerah Kabupaten Morowali. Acara yang berlangsung di Gedung Serba Guna Ahmad Hadie mengusung tema “Melalui Pelatihan Kewirausahaan Bagi Mikro Kecil yang Terintegrasi, kita wujudkan UMKM Handal, Mampu, Tangguh dan Mandiri menuju Masyarakat Morowali Sejahterah Bersama”.

Pembukaan pelatihan juga dihadiri Wakil Bupati Morowali, Najamudin, Kadis Koperasi dan UMKM, Yusman Mahbub, Creative Preneur C. Rockets Indonesia Jakarta, Sabar P Situmorang, Pejabat Struktural Marjan Maguna, Kepala-Kepala OPD, para Camat dan para Kepala Desa serta peserta pelatihan.

Ketua penyelanggara kegiatan, Darwin Nuhun mengatakaan diikuti 40 peserta pelatihan yang berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Morowali yaitu, Kecamatan Bungku Selatan, Bungku Pesisir, Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Tengah, Bungku Barat dan Bungku Pesisir dengan tujuan memberikan pengetahuan kewirausahaan bagi pelaku UMKM.

Baca Juga:

Bupati Morowali Taslim mengatakan dengan dihadirkan Camat dalam kegiatan pelatihan agar ilmu yang didapatkan pada kegiatan pelatihan ditransfer kembali kepada seluruh masyarakatnya. “Sejatinya, seluruh kepala OPD harus selalu meningkatkan pengetahuan tentang kewirausahaan agar apa yang menjadi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Morowali dapat terpenuhi guna meningkatkan kesejahteraan bersama,” ujarnya saat membuka pelatihan.

Bupati Taslim melanjutkan, dibeberapa daerah telah memanfaatkan potensi lokal untuk dijadikan ruang usaha. Artinya, untuk membangun Morowali harus mampu menyiapkan objek usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM) agar masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki. Oleh karenanya masyarakat juga mampu meyakinkan kepada investor dan pelaku usaha lainnya bahwa daerah ini sangat kondusif dan potensial untuk berinvestasi.

“Untuk Morowali Bupati dan Wakil Bupati tidak perlu energi besar untuk membangun potensi daerah karena Morowali sudah didukung kekayaan sumber daya alam yang didukung dengan kemampuan memberikan pelayanan yang prima. Ini memudahkan pelaku usaha dan investor. Dengan itu sudah sangat membantu kelancaran melakukan investasi. Tetap harus sesuai aturan yang ada,” urai mantan anggota DPRD Morowali.

Bupati sangat mengharapkan melalui kegiatan pelatihan kewirausahaan dapat menyadarkan para pelaku UMKM betapa pentingnya ilmu kewirausahaan. Demikian pula kegiatan ini ilmunya dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Serta menambah wawasan yang dapat menumbuhkan jiwa entrenuership peserta dan sinergitas kegiatan OPD selalu mengarah pada penguatan ekonomi masyarakat.

“Oleh karena itu, Kepala OPD harus memiliki kemampuan kewirausahaan sehingga dapat menghasilkan kegiatan yang memiliki nilai ekonomis dan profit,” tutup Taslim.

(alf)

Korsleting Listrik, Gudang Mebel di Pringsewu Ludes Terbakar

loading…

PRINGSEWU – Gudang mebel milik Warsito warga Dusun Gumuk Rajin Pekon Gumuk Rejo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, ludes terbakar pada Selasa (15/10/2019). Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian yang diderita korban ditaksir ratusan juta rupiah.

Kapolsek Pagelaran AKP Syafri Lubis mengatakan, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Berdasarkan hasil olah TKP (tempat kejadian perkara), kata Syafri, petugas menemukan beberapa kabel terbakar dan dikuatkan dengan keterangan sejumlah saksi yang mengetahui api pertama kali muncul.

“Kejadian sekitar pukul 12.15 WIB saat jam istirahat karyawan. Irul salah seorang karyawan gudang mebel, melihat percikan api yang dengan cepat menyambar serbuk kayu sisa pembuatan mebel. Tidak ada korban jiwa, tapi kerugian mencapai ratusan juga rupiah,” ujar Syafri.

Baca Juga:

(saz)

Mempercepat Arus Investasi di Jabar Lewat Promosi

loading…

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar bekerja sama dengan Bank Indonesia gelar West Java Investment Summit 2019 Jumat (18/10/2019) di Bandung.

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar bekerja sama dengan Bank Indonesia menggelar West Java Investment Summit (WJIS) 2019 pada Jumat (18/10/19) mendatang di Trans Luxury Hotel Kota Bandung.

WJIS 2019 merupakan forum investasi yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha dan investor untuk berdiskusi mengenai berbagai hal teknis terkait proyek investasi di provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia ini.

Acara ini sendiri dibagi menjadi lima kegiatan utama yakni High Level Session, Penandatanganan MoU/Kesepakatan Investasi dan Perdagangan, Project Consultation, One-on-One Meeting, serta Pameran Investasi dan UMKM.

Baca Juga:

WJIS 2019 sebagai edisi pertama –nama baru dari agenda rutin dua tahunan DPMPTSP Jabar– diikuti sekira 250 peserta mulai dari para investor domestik dan asing, mitra sister province, kedutaan besar negara sahabat, asosiasi, pengelola kawasan industri, instansi penanaman modal, juga instansi terkait lainnya.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi DPMPTSP Jabar Eka Hendrawan, WJIS 2019 menjadi platform penting bagi Pemprov Jabar untuk membuka potensi investasi baik di Semester II 2019 maupun ke depannya.

Pasalnya, kecuali pada 2017, Jawa Barat menjadi provinsi nomor satu dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia selama 2012-2018. Adapun di Semester I 2019, Jabar memiliki angka investasi Rp68,7 triliun dari target Rp121,8 triliun tahun ini.

Untuk itu, penting bagi Pemprov Jabar untuk memberikan informasi sekaligus menawarkan kesempatan para pelaku usaha dan investor untuk berinvestasi di berbagai bidang mulai dari transportasi, infrastruktur, hingga pengembangan area industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Maka kami ingin lebih baik lagi menyelenggarakan acara ini (WJIS) dan berbahagia karena sesuai arahan Pak Gubernur (Ridwan Kamil) kami melakukan inovasi dan kolaborasi,” kata Eka.

“Sehingga acara ini berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat agar acara ini lebih berbobot dan skalanya lebih besar,” tambahnya.

Adapun Kepala Bidang Pengendalian DPMPTSP Jabar Diding Abidin berujar, di WJIS 2019 akan disampaikan mengenai beberapa proyek investasi seperti pembangunan monorail Bandung Raya, Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka dan Ciayumajakuning, dan Aerocity Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Selain itu, lanjut Diding, WIJS 2019 juga akan mempromosikan pembangunan KEK Rebana (Cirebon-Patimban Subang-Kertajati Majalengka) serta Kawasan Industri Lido, Kabupaten Bogor, Cikidang, Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Pangandaran.

Beberapa investor asing yang sudah menunjukkan minat terhadap proyek tersebut berasal dari Benua Eropa (antara lain Inggris, Belgia, dan Perancis), Amerika (Amerika Serikat dan Kanada), Timur Tengah (Kuwait, Pakistan, dan Sudan), serta investor utama dari Asia (China, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia).

Kepala Grup Advisory & Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Jabar Pribadi Santoso sementara itu menjelaskan, WJIS 2019 diharapkan mampu mengoptimalkan komunikasi dengan investor, membuka market access, meningkatkan kinerja dan daya saing, serta menciptakan persepsi positif akan investasi di Jabar.

“Penyelenggaraan acara ini tidak hanya untuk mengenalkan tapi juga promosi. Dengan adanya kegiatan ini, Jabar akan lebih dikenal sehingga investor tertarik berinvestasi,” ucap Pribadi.

“Kemudian ini jadi wahana investor untuk business matching, investor dan semua pelaku usaha yang akan menjadi tujuan investasi bertemu sehingga harapannya ada deal antara investor dan pelaku usaha di Jabar,” tegasnya.

Pun dengan terlampaunya target investasi di Jabar pada 2018 juga status sebagai peringkat satu minat investasi, WJIS 2019 bisa mengampanyekan bahwa investasi di Jabar kondusif.

“Beberapa investor (asing) sudan menyatakan minat. Dengan demikian, nanti akan timbul perluasan akses pasar produk Jabar,” kata Pribadi.

Pribadi pun mengatakan bahwa Jabar sangat prospektif baik dari kekayaan alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia dan skill-nya. Diharapkan, inovasi Pemprov Jabar termasuk melalui promosi bisa mengakselerasi investasi sehingga berdampak tak hanya pada tumbuhnya ekonomi, tapi juga ketersediaan lapangan kerja baru.

“Sepanjang investasi Jabar itu mampu menemukan pasar baru, membuat produk yang sesuai dengan permintaan pasar, (itu) bisa (mengikuti) perubahan global. Ini bisa menjadi hal positif yang diharapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jabar,” tutupnya.

(alf)

Miris, Wanita Ini Tinggal di Gubuk Reot Melawan Kanker Stadium 4

loading…

Erni dan suaminya bernama Umarham (51) sudah 4 bulan tinggal di gubuk reot di sebuah kebun milik keluarga di Desa Pasir Panjang, RT 14, Kecamatan Arut Selatan (Arsel). Ilustrasi/SINDOnews

KOTAWARINGIN BARAT – Apa salahku! Inilah kata yang terucap dari seorang warga Dayak yang kini menjadi muslim bernama Ermi (41). Warga Desa Sungai Cabang Timur, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng itu terserang kanker stadium 4.

Erni dan suaminya bernama Umarham (51) sudah 4 bulan tinggal di gubuk reot di sebuah kebun milik keluarga di Desa Pasir Panjang, RT 14, Kecamatan Arut Selatan (Arsel).

“Ini tanah kebun masih milik almarhum ibu saya. Tapi saya tidak boleh tinggal di rumah besar karena saya sudah masuk Islam mengikuti suami saya,” ujar Ermi dengan muka sedih saat ditemui MNC Media, Selasa siang.

Baca Juga:

Bukannya pihak keluarga tega membiarkan saudaranya kedinginan di malam hari dan banyak digigit nyamuk, namun ini sudah konsekuensi Ermi dan Umarham menerima kondisi tersebut. “Saya dulu memang asli sini di Desa Pasir Panjang. Karena dulu saya melawan aturan adat lantaran menikah dengan suami saya yang muslim makanya saya menetap di Desa Sungai Cabang yang lokasinya jauh di pesisir pantai,” ujar Ermi.

Karena dua tahun terakhir atau sejak 2017 dirinya menderita penyakit Kanker, ia dan sang suami sering ke Desa Pasir Panjang di mana ia lahir untuk melakukan pengobatan kankernya secara alternatif.

“Sekarang rumah almarhum ibu saya yang mendiami adik kandung saya. Tapi saya tidak boleh masuk ke rumah karena adat Dayak Hindu Kaharingan, jika menikah dengan agama lain, maka saya dilarang masuk ke rumah. Itu sudah adat istiadat orang Dayak yang harus saya taati. Dan saya rela tinggal di gubuk ini untuk sementara sembari berobat,” ujarnya lagi.

Sementara itu, sang Suami, Umarham mengaku baru satu kali mengobatkan sang istri ke dokter. Dan dokter menyatakan Ermi menderita penyakit Kanker sejak tahun 2017.

“Dan sekarang dua tahun berjalan sudah menjadi stadium 4. Karena ketiadaan biaya, ya saya hanya mengobatinya dengan obat herbal dan alternatif. Karena kita warga tidak mampu dan tidak punya BPJS,” ujar Umarham sambil memasakan air buat istrinya.

Ia kini hanya bisa berharap uluran tangan warga lainnya di Kobar. Setiap harinya suami istri ini makan alakadarnya menunggu pemberian orang. Sebab saudara Ermi juga hidup dengan ekonomis yang pas pas an. “Ya kami sekarang hanya bisa pasrah. Berharap bantuan pemerintah demi kesembuhan istri saya dan berharap bantuan warga untuk sekedar makan sehari hari,” katanya.

Di tempat yang sama, saat MNC Media berkunjung, ada sejumlah relawan kemanusaian yang peduli membantu pasangan suami istri ini. Mereka adalah Komunitas Sosial Lentera asal Pangkalan Bun yang menyempatkan mengunjungi pasangan suami istri ini.

Bahkan atas keprihatinannya tersebut, komunitas Lentera dalam waktu dekat akan menggalang dana di jalanan untuk meringankan penderitaan pasangan yang membutuhkan ini.

“Komunitas kami memang seringkali membantu warga yang kurang mampu dalam hal pengobatan atau apapun dengan cara menggalang dana di jalanan. Setelah terkumpul sejumlah uang akan diserahkan semuanya. Kami nanti mau rapat dulu dan dalam waktu dekat akan menggalang dana,” ujar Ketua Komunitas Lentera Pangkalan Bun, Mella Djarias kepada MNC Media.

Menurut Mella, pihaknya juga sudah menggadeng Dinas Sosial Kobar untuk bersama sama membantu mencarikan solusi terkait pengobatan sang ibu. “Ya tadi tim Dinas Sosial juga sudah melihat sendiri kondisi sang ibu, namun mereka belum bisa memutuskan apa apa karena harus melapor ke pimpinan terlebih dahulu,” pungkasnya.

(nag)

Wagub Jabar Memotivasi Remaja Masjid se-Indonesia

loading…

Wagub Uu Ruzhanul Ulum saat sambutan dalam kegiatan kemah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Asrama Haji Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jumat (11/10/2019).

SUKABUMI – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum membuka kegiatan Camp Religi Nasional Mujahid Brigade Masjid Tahun 2019. Kegiatan kemah ini digelar Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Asrama Haji Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jumat (11/10/2019).

Pada kesempatan ini, Uu memotivasi 1.300 remaja masjid yang datang dari seluruh Indonesia. Dia meminta para remaja untuk terus memakmurkan masjid melalui berbagai kegiatan.

Menurut Uu, lembaga masjid mempunyai tujuan untuk membangun umatnya menjadi pribadi yang berkarakter. Hal itu akan membentuk generasi muda. “Saya berharap para pemuda remaja yang belum aktif untuk aktif di masjid. Karena di sana (masjid) ada pembangunan karakter, yaitu pembangunan mental yang diberikan oleh para ustaz dan para kiai dalam setiap kesempatan,” ucapnya.

Baca Juga:

“Oleh karena itu, saya berharap remaja di seluruh Indonesia bisa mengenal masjid, berangkat dan kembali ke masjid, manfaatkan masjid untuk sarana ibadah dan kehidupan sosial yang lain,” tambahnya.

Bagi Uu, masjid memiliki berbagai aset. Aset terpenting sebuah masjid adalah jamaahnya. “Aset yang terbesar dalam sebuah bangunan masjid, bukan karpet yang empuk dan tebal, bukan sound system yang bagus dan menara yang megah. Tapi disamping itu ada jamaah, jadikan jamaah sebagai aset masjid yang paling hebat dan paling diperhatikan terutama dalam pembangunan network atau jaringan antara ulama dan umara, antara pemimpin dan rakyatnya,” kata Uu.

Uu pun mengajak BKPRMI Jawa Barat agar terlibat langsung dalam program keagamaan yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti Maghrib Mengaji, Subuh Berjamaah, dan Kredit Mesra. “Untuk BKPRMI di Jawa Barat, saya ingin sukses program Jabar Juara Lahir Batin yang memiliki program Maghrib Mengaji, Shubuh Berjamaah, dan juga tentang Kredit mesra,” ucapnya.

(alf)

Personel TNI Ini Dampingi Warga Berobat ke Tim Kesehatan TMMD

loading…

Prada Budi, anggota TNI yang juga berasal dari Suku Anak Dalam (SAD) itu dengan cekatan dan sabar mendampingi warga berobat ke posko kesehatan dari TMMD. iNews TV/Fahrurozi

SAROLANGUN – Pengabdian TNI kepada bangsa dan masyarakat terus diwujudkan dalam langkah konkrit di lapangan. Seperti yang dilakukan Prada Budi, anggota TNI yang juga berasal dari Suku Anak Dalam (SAD) itu dengan cekatan dan sabar mendampingi warga berobat ke posko kesehatan dari TMMD.

Prada Budi juga dengan ramah menterjemahkan bahasa dari tim kesehatan kedalam bahasa SAD supaya dimengerti oleh warga yang berobat yakni Jalaludin (40).

“Kebetulan pak Jalaludin kurang begitu fasih berbahasa Indonesia, jadi saya bantu beri penjelasan supaya nanti mudah saat minum obat dari petugas kesehatan,” ujar Prada Budi.

Baca Juga:

Salah satu petugas kesehatan TMMD yakni Pelda Domigus dari Satuan Detasemen Kesehatan (Denkesyah) Jambi. Selain memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota TMMD, Pelda Domigus juga terlihat sabar memberikan pelayana kesehatan pada warga.

“Kita berikan pelayanan kesehatan juga pada warga. Sebisa mungkin kita mebantu meringankan penyakit warga yang datang berobat ke sini,” ujar Domigus.

(nag)

Akselerasi Investasi Guna Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Jabar

loading…

Kepala Group Advisory Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan BI Jabar Pribadi Santoso menyatakan, pertumbuhan ekonomi Jabar saat ini bisa stabil dengan investasi.

BANDUNG – Kepala Group Advisory Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Pribadi Santoso menyatakan, pertumbuhan ekonomi Jabar saat ini bisa stabil dengan mengakselerasi sektor investasi. Pasalnya, situasi ekonomi dunia sedang tidak stabil dan penuh kejutan.

“Yang penting kita itu fleksibilitas, sepanjang investasi Jabar itu mampu menemukan pasar baru, membuat produk yang sesuai pasar. Ini bisa menjadi hal positif yang diharapkan pertumbuhan ekonomi di Jabar,” kata Pribadi dalam JAPRI #46 di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (14/10/2019).

Menurut Pribadi, Jabar memiliki daya tarik yang kuat dalam sektor investasi. Banyak investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang berminat menanam modal di Tanah Pasundan. Maka tidak heran apabila Jabar menempati posisi pertama di Indonesia.

Baca Juga:

“Minat investasi ke Jabar tinggi. Dan jadi provinsi yang menempati posisi satu untuk minatnya. Jadi, ini kalau catatan di sana ini, tahun kemarin, kenaikan (nilai investasi di Jabar) paling besar dibandingkan sebelumnya. Artinya, minat investasi tinggi. Investasi ini berkelanjutan,” ucapnya.

Apalagi, menurut Pribadi, Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar berinovasi dengan memaksimalkan teknologi atau mengajukan permohonan izin secara online.

Nantinya, pemohon izin tidak perlu repot datang ke kantor DPMPTSP. Mereka bisa mengajukan izin secara online. Kemudian, pemohon dapat mengecek sudah sampai mana permohonan diproses, apa masih dalam perkembangan teknis atau sudah masuk proses penandatanganan.

“Di Pemdaprov Jabar ini ada salah satu (terobosan baru dalam) perizinan. Proses perizinan ada OSS. Investor tinggal klik dan perizinan dengan klik. Ini bisa memudahkan investor masuk,” kata Pribadi.

Jika investasi Jabar terus mengalami peningkatan, lapangan kerja akan melimpah. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja tinggi dan pendapatan masyarakat meningkat. Pun demikian dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bidang Pengendalian DPMPTSP Provinsi Jabar Diding Abidin mengatakan, iklim investasi yang baik, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang akseptabel membuat Jawa Barat menjadi destinasi menarik bagi banyak investor.

Grafik menanjak investasi di Jabar terlihat dari realisasi dana investasi yang diperoleh. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Semester I Tahun 2019, jumlah investasi yang direalisasikan di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat sebesar Rp68,9 triliun.

Realisasi dana investasi tersebut meningkat Rp9,5 triliun dari tahun 2018 periode yang sama, yakni Rp58,1 triliun. Peningkatan itu berpengaruh pada penyerapan tenaga kerja yang meninggi. Jumlah penyerapan tenaga kerja dalam kurun yang sama mencapai 71.573 orang. Tidak heran apabila Jawa Barat menyabet penghargaan Platinum Provinsi Besar kategori Investasi dalam Indonesia Attractiveness Award (IAI) 2019.

Oleh karena itu, Diding optimistis target nasional realisasi investasi 2019, yakni Rp 121,8 triliun dapat terwujud. Terlebih, Pemprov Jabar akan menggelar West Java Investment Summit (WJIS) pada 18 Oktober 2019 di Trans Luxury, Kota Bandung. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempertemukan calon investor dengan pihak-pihak terkait.

“Dengan WJIS itu. kita undang calon investor dari dalam negeri dan luar negeri. Kita akan mempromosikan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada investor agar bisa mendongkrak investasi,” kata Diding.

(alf)

Istri Komen soal Wiranto, Anggota POM TNI AU Ditahan-Ditunda Kenaikan Pangkat

loading…

Peltu Yunus anggota Polisi Militer TNI AU Lanud Muljono Surabaya yang dicopot jabatannya akibat perilaku istrinya yang nyinyir di media sosial terkait kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto mulai ditahan, Selasa siang (15/10/2019). Foto iNews TV/Pramono P

SIDOARJO – Peltu Yunus anggota Polisi Militer TNI AU Lanud Muljono Surabaya yang dicopot jabatannya akibat perilaku istrinya yang nyinyir di media sosial terkait kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto mulai ditahan, Selasa siang (15/10/2019). Dari hasil sidang disiplin yang dilakukan Selasa pagi (15/10/2019) selain hukuman tahanan 5 hari, Bintara Tinggi TNI AU ini juga menjalani sanksi administrasi berupa penundaan kenaikan pangkat dua periode dan tidak diizinkan ikut pendidikan lanjutan satu periode.

Dalam sidang disiplin yang berlangsung tertutup dan dipimpin langsung Danlanud Surabaya Kolonel Penerbang Budi Ramelan, Peltu Yunus dinilai melanggar Pasal 8a dan 17 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer.

“Yang bersangkutan dinilai tidak patuh kepada atasan dan tidak bisa membina keluarganya sebagai keluarga besar TNI,” kata Kepala Penerangan dan Perpustakaan Lanud Surabaya Mayor Sus Prasetyo.

Baca Juga:

Proses yang dilakukan terhadap Peltu Yunus, kata Mayor Sus Prasetyo, terkait perilaku istrinya yang nyinyir di media sosial terkait kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto. “Setelah mengikuti sidang disiplin Peltu Yunus langsung menjalani proses penahanan di kesatuannya,” timpal Mayor Sus Prasetyo.
Sementara itu seiring berjalannya proses hukum Peltu Yunus di kesatuannya istri yang bersangkutan yang nyinyir di media sosial kasusnya hingga kini masih ditangani Polresta Sidoarjo. Polisi masih terus melakukan proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan saksi ahli terkait kasus pelanggaran Undang-undang ITE.

(sms)

Tak Mampu Imbangi Nafsu Kuli Bangunan, PSK Cantik Meregang Nyawa

loading…

Nasib tragis dialami seorang Pekerja Seks Komersil (PSK) yang menjajakan diri melalui media sosial alias online. Pasalnya, PSK cantik berinisial OS (28) itu harus meregang nyawa di tangan kuli bangunan bernama Ridwan Solihin (28). Ilustrasi/SINDOnews

KARAWANG – Nasib tragis dialami seorang Pekerja Seks Komersil (PSK) yang menjajakan diri melalui media sosial alias online. Pasalnya, PSK cantik berinisial OS (28) itu harus meregang nyawa di tangan kuli bangunan bernama Ridwan Solihin (28).

Peristiwa tragis yang sempat menggegerkan Kota Karawang itu bermula saat pelaku dan korban yang berkenalan melalui media sosial Facebook membuat janji untuk berkencan. Setelah harga disepakati, keduanya bertemu di sebuah kamar hotel nomor 211 di Karawang.

Namun petaka datang saat keduanya berkencan, korban menurut pelaku tidak mampu atau tidak ingin melayani tersangka berlama-lama. Sehingga cekcok pun terjadi di tengah pergumulan dosa kedua insan tersebut. Merasa tersinggung dengan ucapan korban, pelaku pun gelap mata dan menganiaya korban hingga tewas.

Baca Juga:

“Tersangka pelaku pembunuhan kami tangkap di wilayah Bekasi, tempat pelaku bekerja di salah satu proyek sebagai kuli. Saat ditangkap tersangka ini tidak memberikan perlawanan dan mengakui perbuatannya. Berdasarkan keterangan sementara motif tersangka membunuh karena marah terhadap korban yang tidak mau menuruti permintaannya,” kata Kapolres Karawang AKBP Nuredy Irwansyah, Selasa ( 15/10/2019).

Dijelaskan, peristiwa pembunuhan terjadi karena korban tidak mau melayani tersangka berlama –lama hingga tersangka kesal. Tersangka kemudian membunuh pelaku dengan cara membekap mulut dan hindung korban dengan tangan dan handuk.” Korban tewas ditempat dan tersangka langsung melarikan diri,” katanya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka di jerat dengan Pasal 388, Pasal 365, 351 ayat 3 KUHP. Tersangka diancam hukuman penjara selama 15 tahun.

(nag)

Tangkal Radikalisme, Pemkot Palu Bekali Camat dan Lurah Pemahaman Pancasila

loading…

Wali Kota Palu, Hidayat, membuka secara resmi pembekalan Pancasila untuk menangkal paham radikal dalam beragama, Selasa (15/10/2019).

KOTA PALU – Wali Kota Palu, Hidayat, membuka secara resmi pembekalan Pancasila untuk menangkal paham radikal dalam beragama, Selasa (15/10/2019).

Kegiatan yang ditujukan bagi para camat, lurah, satgas K5, lembaga adat, suro lembaga adat, dan para pengurus masjid se-Kota Palu, itu dihadiri Kepala Badan Kesbangpol Kota Palu, Abidin.

Wali Kota Hidayat mengatakan, pembekalan Pancasila ini dilaksanakan atas saran dari Kapolda Sulteng Brigjen. Pol. Lukman. Juga bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Palu dan Polda Sulawesi Tengah, “Kita ingin menangkal paham-paham yang tidak sejalan yang notabene mengganggu ketertiban, maupun paham-paham yang mengatasnamakan agama tapi tidak sesuai,” ungkap Hidayat.

Baca Juga:

Wali Kota mengatakan, sebagai umat Islam kita seharusnya mencontoh perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad Saw yang di mana akhlak beliau sangatlah santun luar biasa terhadap sesama.

“Bayangkan beliau (Nabi Muhammad–red) yang sudah diludahi dan siapa pun itu, beliau tidak ada sedikitpun niat untuk membalasnya. Justru beliau menjenguk pelakunya saat sakit,” katanya.

Menurut Wali kota, apa yang dilakukannya selama ini adalah menangkal paham-paham radikal yang betul-betul berkedok agama, sehingga apabila dibiarkan itu sangatlah berbahaya.

“Coba kita amati beberapa tahun lalu, sering terjadi perkelahian anak-anak muda antar kelurahan di kota Palu. Kalau mau ditanya mereka apa yang menyebabkan itu, mereka pun sebenarnya tidak tahu,” lanjutnya.

Itulah sebabnya, katanya perlunya memperkuat Satgas K5 dan Lembaga Adat untuk menjaga nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Kaili yaitu nilai kekeluargaan, toleransi, dan kegotongroyongan.

(akn)

3 Pasangan Mesum Terjaring Razia Satpol PP Mojokerto

loading…

Wanita muda yang sembunyi di kamar mandi saat dirazia petugas Satpol PP Kota Mojokerto. SINDONews/Tritus Julan.

MOJOKERTO – Satpol PP Kota Mojokerto merazia tiga pasangan yang diduga berbuat mesum, Selasa (15/10/2019). Saat dirazia seorang wanita muda sembunyi di kamar mandi dan si pria pura-pura tidur.

Ketiga pasangan tertangkap basah saat berduaan di dalam kamar kos di wilayah Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto. Namun, kali ini petugas Satpol PP tak segarang pada razia-razia sebelumnya. Mereka yang kepergok berduaan di kamar kos tanpa dokumen pernikahan yang sah, tak lagi diangkut ke Mako Satpol PP.

Meski, dalam razia kos kali ini, petugas sempat dibuat geram dengan ulah penghuni kos yang diduga berbuat mesum itu. Bagaimana tidak, salah satu pemuda langsung kabur saat petugas meminta kartu identitas miliknya. Namun, dua orang petugas Satpol PP berhasil menangkap pemuda tersebut. Meski harus mengejar menggunakan sepeda motor.

Baca Juga:

Sementara di dalam kamar kos lain, petugas Satpol PP nyaris membuka paksa pintu kamar. Lantaran, penghuni kos enggan keluar. Dibutuhkan waktu 40 menit sebelum akhirnya pengelola kos datang dan membuka pintu menggunakan kunci duplikat. Setelah dibuka, salah seorang pemuda terlihat pura-pura tidur sembari menutup seluruh badannya menggunakan selimut.

Petugas pun langsung membangunkannya. Awalnya, pemuda yang berusia sekitar 28 tahun itu mengaku sendirian di dalam kamar. Namun, saat salah seorang petugas meminta izin hendak menggeledah kamar mandi, pemuda tersebut terlihat ragu-ragu.

Pemuda itu lantas meminta agar pasangan wanitanya keluar dari dalam kamar mandi. Dari hasil pemeriksaan diketahui keduanya bukan merupakan pasangan suami istri. Kendati demikian, keduanya tidak diamankan petugas Satpol PP. Lantaran, salah satunya dikabarkan masih kerabat anggota Satpol PP Kota Mojokerto.

Sekretaris Satpol PP Kota Mojokerto, Sugiono mengatakan, ada tiga pasangan yang kedapatan berduaan di kamar kos. Bahkan, salah satu diantaranya terdiri dari satu pria dan dua wanita. Menurutnya, ketiganya bukan merupakan pasangan suami istri.

“Hari ini kami melakukan razia rumah kos, dan ditemukan 3 pasangan bukan suami istri. Saat diperiksa yang bersangkutan tidak bisa menunjukan dokumen pernikahan, selanjutnya kami lakukan pembinaan,” ujar Sugiono seusai razia, Selasa (15/10/2019).

Sugiono mengakui, jika pasangan yang diduga berbuat tak senonoh di dalam kamar kos itu tak diamankan petugas. Namun, ia berdalih sudah menyita kartu identitas diri masing-masing. Rencananya, para pasangan bukan suami istri ini akan dipanggil ke kantor Satpol PP Kota Mojokerto, Rabu (16/11/2019).

“Besok kita panggil seluruhnya, untuk dilakukan pembinaan. Barang buktinya sudah kami amankan semua di sini, diantaranya dokumen-dokumen yang mengikat,” terang Sugiono.

Tak hanya pasangan bukan suami istri, Satpol PP juga akan memanggil pemilik kos. Sebab, saat dilakukan razia, diketahui rumah kos tersebut belum mengantongi izin alias bodong. Hal itu melanggar Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Rumah Kos.

(wib)

Bapak dan Anak Terbakar dalam Kios Bensin di Tanggamus Lampung

loading…

Rumah dan Kios Agus warga Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Lampung hampir ludes dilalap si jago merah, Selasa (15/10/2019). Foto iNews TV/Indra S

TANGGAMUS – Rumah dan Kios Agus warga Pekon Sampang Turus, Kecamatan Wonosobo, Tanggamus, Lampung hampir ludes dilalap si jago merah, Selasa (15/10/2019). Namun akibat kebakaran tersebut Agus dan anaknya Ahmat Ropei mengalami luka bakar.

Menurut Marhan saksi di TKP, kejadian tersebut karena kelalaian dari sang pemilik rumah yang menjual bensin dimana saat istri menggunakan lilin api untuk mengemas gula pasir tanpa disadari api menyambar bensin dan sehingga terjadi kebakaran.

Lalu maksud hati ingin menyelamatkan harta bendanya nahas justru Agus tersiram bensin dan terbakar badannya. Melihat sang bapak terbakar sang anak Ahmat Ropei mau menyelamatkannya sehingga ikut bergelut dengan api.

Baca Juga:

“Korban kebakaran bapak dan anak harus dirawat intensif di Rumah Sakit Batin Mangkunang Kota Agung karena mengalami luka serius,” kata dia.

Marhan mengatakan, beruntung masyarakat segera membantu memadamkan api dengan air sehingga dalam waktu 30 menit api dapat dipadamkan.

“Akibat kebakaran ini kerugian harta benda diperkirakan puluhan juta rupiah dan menelan korban Agus sang pemilik rumah hingga 90 % luka bakar dan Ahmat Ropei 80% luka bakar dan keduanya sedang dirawat di Rumah Sakit Batin Mangkunang Kota Agung,” papar Marhan.

(sms)

Aniaya Mahasiswi, Anak Mantan Ketua Parpol Ditangkap di Jakarta

loading…

MEDAN – Rika Rosario Nainggolan, anak mantan Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Palar Nainggolan, ditangkap petugas tim gabungan Polrestabes Medan di Jakarta pada Senin (14/10/2019). Pelaku melakukan penganiayaan terhadap Rahma Dhea Saraswati, mahasiswi salah satu perguruan tinggi di Medan.

Rika Rosario yang merupakan pegawai bank swasta tersebut, melakukan penganiayaan terhadap korban di Cafe Shoot The Trades, Jalan Kapten Pattimura, Medan. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka bengkak di pipi kiri, pendarahan pada mata kiri, leher, kepala bagian kanan dan kiri termasuk bagian belakang bengkak.

Setelah dianiaya, korban langsung melapor ke Polrestabes Medan yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: STTLP/1999/IX/YAN.2.5/2019/SPKT POLRESTABES MEDAN. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Eko Hartanto, membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang pelaku penganiayaan. “Iya, betul, yang bersangkutan (Rika Rosario) sudah ditangkap dan masih diperiksa,” ujar Eko dikonfirmasi SINDOnews, Selasa (15/10/2019).

Baca Juga:

Sementara itu, korban Rahma Dhea Saraswati, mengucapkan terima kasih kepada Polrestabes Medan yang telah menindak lanjuti laporan pidana penganiayaan yang dialaminya. “Secara pribadi saya selaku korban mengapresiasi pihak kepolisian yang sudah menangkap pelaku,” kata Dhea.

Dia berharap agar proses hukum terhadap terlapor benar-benar ditegakkan menurut undang undang yang berlaku. “Saya harap terlapor diproses secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya pada saya,” pungkasnya.

(saz)

Bupati Nyoman Suwirta dan DPRD Klungkung Sahkan 3 Ranperda Jadi Perda

loading…

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom menandatangani Penetapan Paripurna II DPRD Kabupaten Klungkung atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung, Senin (14/10/2019) malam.

SEMARAPURA – Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gede Anom menandatangani Penetapan Paripurna II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung atas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Klungkung, Senin (14/10/2019) malam.

Ketiga Ranperda itu adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan, dan; 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Dalam rapat tersebut semua Fraksi telah menyatakan dapat menerima dan menyetujui 3 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

Baca Juga:

Seluruh rangkaian pembahasan 3 Ranperda ini merupakan sebagai wujud nyata bagaimana komitmen dan konsistensi penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Klungkung yang mempunyai peran strategis untuk melaksanakan pembangunan.

Bupati Suwirta selanjutnya berharap, ke depan kemitraan eksekutif dan legislatif terus terpelihara dan dapat ditingkatkan, dengan demikian apapun masalah dan hambatan yang dihadapi dapat dicarikan solusi demi mewujudkan kebutuhan masyarakat.

Setelah 3 Ranperda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(akn)

Ini Tampilan Baru KA Prameks Rute Solo-Yogyakarta

loading…

Tampilan KA Prameks yang diseragamkan dengan warna putih. Foto/Istimewa

SOLO – Penampilan baru Kereta Prambanan Ekspres (Prameks) jurusan Solo-Yogyakarta (PP) diharapkan memberikan kenyamanan bagi pengguna setianya. Empat trainset KA lokal yang selama ini bermotif warna warni diseragamkan dengan warna putih.

“Prameks saat ini ada yang motif batik, warna kuning, dan merah putih, bakal diseragamkan dengan warna putih,” kata EVP Daop 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia (KAI), Eko Purwanto dalam siaran pers, Selasa (15/10/2019).

Perubahan warna sebetulnya bukan tujuan utama. Namun pihaknya lebih mengedepankan aspek keandalan sarana dan kenyamanan pengguna jasa KA Prameks.

Baca Juga:

Selain perbaikan eksterior seperti pengecatan, perbaikan komponen mesin dan alat bantu lainnya juga diutamakan Pihaknya memprogramkan sampai akhir tahun, semua KA lokal termasuk KA Pramek harus ber-AC.

Tercatat pengguna jasa KA Prameks dari tahun ke tahun naik sangat signifikan. Dari data yang ada dalam satu hari, trayek perjalanan KA Pramek sebanyak 21 trip melayani relasi Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Kutoarjo PP.

Adapun jumlah penumpang periode tahun 2016 sebanyak 2.973.891 orang, tahun 2017 sebanyak 3.650.144 orang, dan tahun 2018 mencapai 3.940.671 orang. “Dan untuk tahun 2019, mulai awal Januari hingga Agustus, sebanyak 2.537.023 penumpang,” terangnya.

Diperkirakan jumlah peminat KA Komuter Prameks dari tahun ke tahun akan terus mengalami peningkatan. Dengan jumlah empat armada prameks yang dioperasikan, saat ini masih banyak penumpang yang tidak mendapatkan tiket.

(wib)

Oknum Dokter-Bidan Diperiksa Sebagai Tersangka Skandal Perselingkuhan

loading…

Bidan Maya tersangka perzinahan dengan dokter saat tiba di Mapolresta Mojokerto. SINDONews/Tritus Julan.

MOJOKERTO – Dua tersangka perselingkuhan Dr Adi Rijana Putra dan bidan Maya Ariesta Dewi diperiksa Penyidik Satreskrim Polres Kota (Polresta) Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (15/10/2019). Pemeriksaan dilakukan setelah menetapkan oknum dokter dan bidan RSUD Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto itu sebagai tersangka.

Maya yang belakangan sudah mengundurkan diri dari pegawai BLUD RSUD Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto datang tanpa didampingi siapa pun. Dia mengenakan kemeja lengan panjang warna biru muda dan tangan kanannya menenteng bungkusan warna hitam. (Baca juga; Oknum Dokter-Bidan di Mojokerto Jadi Tersangka Kasus Dugaan Perselingkuhan)

Saat dikonfirmasi mengenai kasus hukum yang menjeratnya, ibu bhayangkari ini memilih diam. Dia bergegas masuk ke dalam ruang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polresta Mojokerto. Sekitar 10 menit kemudian, istri Brigadir Kh ini terlihat dibawa ke ruang penyidikan unit 1 di lantai dua.

Baca Juga:

Sementara hingga pukul 11.30 WIB, dr Adi masih belum menampakan batang hidungnya. Padahal, berdasarkan informasi yang didapat dari internal kepolisian, keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dugaan perzinahan hari ini. Hingga berita ini ditulis, belum diketahui, apakah dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Mojokerto itu akan hadir.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Warokka saat dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan dr Adi dan bidan Maya. Dia mengatakan, keduanya akan dimintai keterangan penyidik setelah ditetapkan sebagai tersangka. dr Adi dan Maya disangkakan telah melanggar Pasal 284 ayat 1 dan 2 KUHP tentang Perzinahan.

“Iya benar, sesuai dengan jadwalnya, hari ini keduanya kami panggil untuk dimintai keterangan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi apakah sudah datang atau tidak saya belum tahu, karena saya belum menerima laporan dari penyidik,” ungkap Warokka, saat ditemui di Mapolresta Mojokerto.

(wib)

9 Helikopter Water Bombing Dikerahkan Atasi Karhutla Sumsel

loading…

Pemprov dan BPBD Sumatera Selatan (Sumsel) mengerahkan sembilan unit helikopter water bombing dan dua unit helikopter patroli untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Foto/Dok/SINDOnews

PALEMBANG – Pemprov dan BPBD Sumatera Selatan (Sumsel) mengerahkan sembilan unit helikopter water bombing dan dua unit helikopter patroli untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain itu, juga bakal dilakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) hujan buatan menggunakan pesawat Casa untuk penebaran 800 Kg garam dari udara.

“Besok, (Rabu, 16 Oktober 2019) kita akan didatangkan pesawat lebih besar yakni jenis herkules dari kantor pusat untuk melakukan penebaran garam sebanyak 4 ton lebih,” ungkap Gubernur Sumsel Herman Deru saat diwawancarai SINDOnews di Kantor BPBD Sumsel, Selasa (15/10/2019).

Berdasarkan data yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisikan (BMKG), dari pantauan jalur udara setidaknya terdapat 18 titik api (hotspot) yang tergolong besar dengan keakuratan 80%. Dari jalur darat hanya terpantau 22 titik api yang kecil sehingga tidak terpantau dari udara ataupun satelit.

Baca Juga:

“Titik api yang terpantau kebanyakan di lahan gambut dan sebagian lagi di lahan kosong yang tersebar di 16 desa di Kabupaten OKI dan Musi Banyuasin,” ujar Herman Deru. (Baca juga; Kobaran Api Gunung Ringgit Ikut Membakar Kebun Kopi milik Warga)

Deru menjelaskan, kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OKI tersebar di 16 desa dengan jumlah 22 titik meliputi daerah Pampangan, Cengal, Sungai Menang, Pedamaran, Tanjung Lubuk, Kayu Agung, Tulung Selapan dan Pangkalan Lapam. Karhutla d ikawasan tersebut memberikan kontribusi besar terjadinya tebalnya kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang dalam dua hari terakhir.

Kepala BPBD Provinsi Sumsel, Iriansyah menambahkan, kabut asap yang menyelimuti Kota Palembang dalam dua hari terakhir dilaporkan sempat mengganggu aktivitas penerbangan, namun saat ini penerbangan kembali normal.

“Ada laporan satu penerbangan yang delay karena jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang terhalang kabut asap yang cukup pekat,” kata Iriansyah. (Baca juga; Kabut Asap di Palembang saat Ini Paling Parah)

(wib)

Personel Polda se-Indonesia Dikerahkan untuk Amankan Pelantikan Presiden

loading…

Kabaharkam Polri Komjen Condro Kirono di Kota Serang, Selasa (15/10/2019). SINDOnews/Rasyid Ridho

SERANG – Seluruh personel polda di tanah air akan disiagakan untuk mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019, terutama polda di sekitar Jakarta, seperti Jabar dan Banten.

“Tidak semata Polda Metro yang melakukan pengamanan, tapi polda sekitarnya Polda Banten, Polda Jabar, Polda Jateng seluruh polda melakukan pengamanan,” ujar Kabaharkam Polri Komjen Condro Kirono di Kota Serang, Selasa (15/10/2019).

Condro mengatakan, sekitar 30.000 personel gabungan dari TNI Polri akan dikerahkan guna mengamankan proses proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI priode 2019-2024 Joko Widodo-Maruf Amin di sekitar gedung MPR/DPR

Baca Juga:

“Di ring 1 di dalam gedung ada 2.000, ring 2 sekitar DPR 5.000, ring 3 dan rute jalan pejabat kita berikan pengamanan,” ujarnya.

Sebelumnya, Dir Ops Polda Banten Kombes Pol A Roemtaat mengatakan, sebanyak tiga kompi pasukan dari satuan Brimob akan dikirim ke Jakarta guna mengamankan jelang pelantikan hingga pascapelantikan.

(wib)

Kabut Asap di Palembang saat Ini Paling Parah

loading…

Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB II Palembang, Bambang Beny Setiaji mengatakan, kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Palembang cukup parah atau ekstrem. Foto/Dok/SINDOnews

PALEMBANG – Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB II Palembang, Bambang Beny Setiaji mengatakan, kabut asap pekat yang menyelimuti Kota Palembang cukup parah atau ekstrem. (Baca juga; Palembang Diselimuti Kabut Asap, Gubernur Tanggapi Santai)

Dia menjelaskan, angin permukaan yang tercatat umumnya dari arah Timur–Tenggara dengan kecepatan 5-20 Knot (9-37 Km/Jam) mengakibatkan potensi masuknya asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) ke wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Juga sumber dari LAPAN hari ini tercatat di beberapa titik panas di wilayah sebelah Tenggara Kota Palembang dengan tingkat kepercayaan di atas 80% yang berkontribusi asap ke wilayah Kota Palembang.

Baca Juga:

“Kondisi ini menjadikan kondisi terekstrem selama berlangsungnya Karhutla dengan indikasi kwantitas dan jarak pandang yang terjadi. Intensitas Asap umumnya meningkat pada pagi hari (04.00-08.00 WIB) dan sore hari (16.00-20.00) dikarenakan labilitas udara yang stabil pada waktu-waktu tersebut,” jelasnya.

(wib)

OTT Bupati Indramayu, Suasana Kantor Pendopo Relatif Normal

loading…

Pasca penangkapan Bupati Indramayu Supendi, suasana kerja di Kantor Pendopo Bupati Indramayu relatif normal. iNewsTV/Toiskandar

INDRAMAYU – Pasca penangkapan Bupati Indramayu Supendi, suasana kerja di Kantor Pendopo Bupati Indramayu relatif normal. Untuk sementara, tugas Bupati Indramayu dilaksanakan oleh Wakil Bupati Indramayu Taufik Hidayat.

Wakil Bupati Indramayu Taufik Hidayat merasa prihatin atas penangkapan Bupati Indramayu Supendi oleh KPK. Taufik Hidayat meminta agar seluruh pelayanan masyarakat dan aktivitas seluruh dinas di Indramayu tetap normal dan tidak terganggu oleh operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Indramayu tersebut.

Aktivitas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pendopo Indramayu terlihat normal setelah ada OTT oleh Komisi Pemberantarasan Korupsi (KPK) yang mengamankan Bupati Indramayu serta beberapa orang lainnya. (Baca juga; Bupati Indramayu Bersama Empat Orang Lainnya Terjaring OTT KPK)

Baca Juga:

KPK menangkap lima orang termasuk Bupati Indramayu Haji Supendi di sejumlah tempat berbeda. Di antaranya di rumah bupati di Kecamatan Bongas dan di rumah milik staf Dinas PUPR di Perumahan Margalaksana Indah 2 Kelurahan Margadadi. (Baca juga; KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Bupati Indramayu)

Ada yang menyebut Supendi ditangkap terkait proyek Pemrov Jawa Barat di Dinas PUPR. Setelah ditangkap, Supendi dan keempat orang tersebut langsung dibawa ke Jakarta. Sampai saat ini belum ada keterangan resmi terkait kasus apa Bupati Indramayu Supendi ditangkap KPK.

(wib)

Kobaran Api Gunung Ringgit Ikut Membakar Kebun Kopi milik Warga

loading…

Hutan dan lahan di lereng Gunung Ringgit, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, habis terbakar dalam waktu empat hari. Bahkan kebun kopi milik petani ikut ludes dilalap si jago merah. iNewsTV/Jaka Samudra

PASURUAN – Hutan dan lahan di lereng Gunung Ringgit, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, habis terbakar dalam waktu empat hari. Bahkan kebun kopi milik petani ikut ludes dilalap si jago merah.

Pada Senin 14 Oktober 2019 malam, kobaran api membakar lahan dan hutan Gunung Ringgit di wilayah Pertapaan Indrokilo, tepatnya di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kobaran api terus membara terlihat tak jauh dari pemukiman penduduk di desa setempat.

Pohon kopi yang sudah mulai berkembang milik petani habis setelah dilalap api.Diperkirakan sekitar 40% tanaman kopi di lereng Gunung Ringgit terbakar sejak 4 hari lalu.

Baca Juga:

Menurut warga tim relawan dari berbagai unsur terus melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. “Namun kendala logistik membuat sebagian ada turun gunung,” kata seorang relawan, Nuroso Adi, Selasa (15/10/2019).

Pohon kopi yang ikut terbakar membuat petani dipastikan gagal panen. Diketahui wilayah Prigen merupakan salah satu tempat penghasil kopi terbesar dan berkualitas baik di Kabupaten Pasuruan.

(wib)

PK Ditolak, Pemkab Buleleng Siap Penuhi Kewajiban Hukum

loading…

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemkab Buleleng terkait dengan perkara obyek piutang.

SINGARAJA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng siap melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang menolak Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemkab Buleleng terkait dengan perkara obyek piutang atas gugatan dari UD.Serbajaya. Pemkab Buleleng sebagai lembaga hukum publik akan patuh dan taat pada proses hukum yang berlaku.

Kepala Bagian Hukum Setda Buleleng, Bagus Gede Berata, SH, atas nama Pemkab Buleleng, dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/10/2019), mengungkapkan, pihaknya telah menerima berkas pemberitahuan PK terhadap perkara nomor : 750/PK/Pdt/2018 pada tanggal 6 Agustus 2019 lalu. Disebutkan, pada intinya permohon PK yang diajukan oleh Pemkab Buleleng pada perkara yang telah berproses sejak Desember 2015 silam itu, ditolak.

“Dan mewajibkan Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan putusan pengadilan,” kata Bagus Gede Berata.

Baca Juga:

Terhadap putusan PK ini, Pengadilan Negeri Singaraja telah melakukan pertemuan dengan dengan pihak-pihak yang berperkara, pada tanggal 26 September 2019 lalu. Pertemuan itu sebagai tindak lanjut atas permohonan eksekusi terhadap putusan PK yang telah mempunyai kukuatan hukum tetap, yang diajukan oleh pihak penggugat (UD.Serbajaya).

Dalam pertemuan itu disepakati beberapa hal, antara lain bahwa Pemkab Buleleng siap melaksanakan putusan PK itu, dimana Pemkab Buleleng akan membayar sejumlah uang sesuai gugatan pihak penggugat.

“Bahwa sebagai badan hukum publik, maka pembayaran sejumlah uang dimaksud akan dianggarkan dalam APBD, yang memerlukan proses dan mekanisme. Sehingga dalam upaya pemenuhan kewajiban sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht), memerlukan waktu dan koordinasi dengan pihak terkait,” lanjut Kabag Hukum.

Untuk diketahui, perkara ini berawal dari adanya pembelian dengan bon oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah pada UD.Serbajaya selama kurun waktu 2008 sampai dengan 2012. Perkara inipun sudah berproses sejak Desember 2014.

Dalam salah satu gugatannya, penggugat menggugat tergugat (Pemkab Buleleng) untuk membayar hutang sejumlah Rp. 94.479.750,-. Terhadap hutang tergugat itu, penggugat juga menggugat dikenakannya denda sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan pada 30 Desember 2014 sampai dengan tergugat melunasi hutang-hutangnya kepada penggugat.

(akn)

Upaya Pemkab Buleleng Cegah Penyalahgunaan Medsos pada ASN

loading…

Diskominfosandi Pemkab Buleleng menyiapkan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan manfaat medsos pada ASN serta seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng

SINGARAJA – Penyalahgunaan Media Sosial (Medsos) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum semakin marak, maka dari itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng melalui Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Buleleng, menyiapkan berbagai upaya pencegahan penyalahgunaan manfaat medsos pada ASN serta seluruh masyarakat Kabupaten Buleleng.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Diskominfosandi Kabupaten Buleleng I Ketut Suweca saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota pengantar bupati atas beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (14/10/2019) kemarin.

Ketut Suweca mengatakan salah satu cara sederhana yang dilakukan adalah dengan saling berbagi informasi terkait dengan pemanfaatan medsos yang baik dan benar, di antaranya seperti melihat dan mencerna terlebih dahulu tiap-tiap konten yang terdapat di medsos agar tidak termakan berita hoax, dan menghindari konten yang bermuatan isu sara dan ujaran kebencian. Pengguna medsos juga diminta sebelum membagikan konten, pastikan dulu bahwa konten yang akan dibagikan itu harus benar, dan bemanfaat bagi yang lainnya. “Kalau tidak benar dan tidak bermanfaat, jangan disebarkan,” ujarnya.

Baca Juga:

Masalah pribadi, kata Ketut Suweca, jangan dibawa-bawa hingga ke medsos karena akan menimbulkan ujaran kebencian dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan sudah terdapat sanksi hukumnya.

Pemkab Buleleng sendiri telah membentuk tim yang dinamakan tim Cyber Insiden Respon Team (CIRT) buleleng yang akan menerima dan menindaklanjuti pengaduan atas masalah yang ditemui di medsos.

”Alamat pengaduan kepada Tim CIRT Buleleng sudah tertera jelas di halaman website CIRT Buleleng yang bekerjasama dengan aparat terkait, baik itu dari kepolisian, kejaksaan, dan sebagainya,” jelasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan khusus pengguna medsos di Kabupaten Buleleng, dalam pantauan Tim CIRT Buleleng hingga saat ini tidak ditemukan adanya pengguna medsos yang berbau radikalisme ataupun rasialisme.

Tim CIRT sendiri telah ditugaskan untuk memantau kegiatan di medsos pada pengguna di kelompok ASN, dan kedepan akan terus dilakukan sehingga jika suatu saat ditemukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.”Kami harapkan melalui upaya ini, ASN tidak salah dalam pemanfaatan teknologi informasi,” tutup Ketut Suweca.

(akn)

Bupati dan Warga Mimika Dukung Pelantikan Presiden Jokowi

loading…

Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyatakan, dirinya dan masyarakat Kabupaten Mimika mendukung penuh pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. iNewsTV/Nathan Making

MIMIKA – Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyatakan, dirinya dan masyarakat Kabupaten Mimika mendukung penuh pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Saya selaku Bupati Mimika dan seluruh masyarakat Mimika mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2019,” katanya, Selasa (15/10/2019)

Eltinus Omaleng mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk menolak aksi unjuk rasa anarkis, radikalisme, dan terorisme.

Baca Juga:

“Saya mengajak seluruh masyarakat Mimika untuk menolak aksi unjuk rasa anarkis, radikalisme, dan terorisme,” ujarnya.

(wib)